Agama Kejawen, Presiden Soeharto dan Kebebasan Beragama

Andreas Harsono

Solopos

JIKA panjenengan naik mobil menuju timur dari Cilacap, sebuah kota pantai selatan Pulau Jawa, sekitar 45 menit, ada kemungkinan besar panjenengan akan lihat petunjuk jalan ke Gunung Srandil. Mampirlah ke sana. Dalam bahasa Jawa, Srandil gabungan kata “sranane” (harus) dan “adil.” 

Srandil bukan sembarangan bukit. Ia wilayah keramat dengan pohon beringin raksasa, lengkap dengan belasan makam, dari Tunggul Sabdo Jati, Dampu Awang, Gusti Sultan Murahidin sampai sebuah vihara Budha dan masjid Islami. Ada juga patung Gajah Mada dari kerajaan Majapahit.

Saya mampir ke Gunung Srandil dalam suatu malam gelap gulita, Oktober 2021, bersama seorang jurukunci, yang membawa senter serta dupa, bernama Mbah Salio.

Dia bilang area tersebut milik Komando Militer Diponegoro Jawa Tengah di Semarang. Ada papan pengumuman menerangkan area tersebut milik Detasemen Seni dan Bangunan Kodam Diponegoro.

"Presiden Soeharto dulunya adalah panglima (Kodam Diponegoro)," katanya.

"Beliau sering datang ke sini untuk tirakat, tak hanya selama dinas [militer], tapi ketika beliau Presiden."

Kami berjalan mengelilingi Gunung Srandil, melihat ke dalam setiap makam, membakar dupa.

Mbah Salio lantas ajak saya naik mobil, ke tempat yang lebih ke pelosok. Melewati hutan gelap, sekitar 30 menit, kami tiba di Pertapaan Cemara Putih, Gunung Selok. Malam itu kami satu-satunya mobil di jalan desa tersebut.

Mbah Salio minta kunci kepada penjaga, yang tinggal depan petapaan, untuk buka pintu.

Di dalam ruangan, ada tiga kuburan dan satu lukisan besar Nyi Roro Kidul. Pakaiannya warna hijau. Mbah Salio menyalakan dupa lagi, mengucapkan doa dalam bahasa Jawa, di tengah-tengah makam yang sunyi. Ada lukisan Semar, Petruk, dan Gareng.

Dia mempersilakan saya untuk mengucapkan keinginan saya di depan makam-makam itu.

Saya jawab, "Kamardikan agama lan kapercayan ing Indonesia."

Dia kembali berdoa.

Kami lantas minum teh tubruk dan mereka merokok di rumah penjaga. "Presiden Soeharto dulu ada helipad di sana," kata Mbah Salio, menunjuk ke lapangan terbuka.

Saya tanya Mbah Salio bagaimana dia menjelaskan keagamaan Soeharto.

"Beliau Kejawen tapi beliau juga Muslim, sama seperti saya," katanya. “Saya anggota Nadhlatul Ulama. Ada kartu anggota resmi."

Remaja Soeharto di Wonogiri

Soeharto memang seorang Kejawen, kepercayaan Jawa, yang sering dianggap bauran dengan animisme, tradisi Hindu dan Budha, plus dunia perwayangan Jawa dengan tokoh Semar, Petruk, Gareng dan sebagainya. Meski Islam mulai menjadi agama dominan di tanah Jawa sejak 1500-an, jejak Kejawen bisa ditemukan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan banyak orang Jawa.

Pada 1935, ketika berusia 14 tahun, Soeharto pindah ke Wonogiri, sebuah kota kecil dekat Solo, dimana dia mengenal Romo Daryatmo, seorang kiai dan dukun, yang merupakan sejawat ayah angkatnya di dinas pengairan.

Di Wonogiri, Soeharto menikmati kehidupan desa –memandikan kerbau dan bercocok tanam—serta belajar tentang kehidupan spiritual.

Daryatmo seorang Muslim sejak lahir. Dia mengaji Quran tapi lebih mendalami agama melalui ritual Jawa daripada Islam konvensional. Di Wonogiri, Daryatmo dihormati. Dia dianggap sebagai orang yang menguasai kebatinan, mampu membangun hubungan yang harmonis dengan alam semesta, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit lewat doa.

Soeharto juga menemukan sosok ayah dalam diri Daryatmo. Remaja Soeharto lantas menjadi murid Daryatmo, tinggal di rumah Daryatmo. Soeharto bertugas bikin kopi setiap pagi dan bantu menulis resep obat-obatan herbal. Masa tersebut merupakan momen yang memberikan wawasan bagi Soeharto mengenai filsafat Jawa dan juga membentuk cara pandangnya terhadap dunia.

Buku David Jenkins, Young Soeharto: The Making of a Soldier, 1921-1945, menggali masa muda pemimpin Indonesia ini, mungkin penguasa terkuat dalam sejarah Jawa. Biografi ini secara rinci menceritakan kisah seorang remaja, yang tak hanya punya identitas sebagai Muslim, namun juga Kejawen yang taat, di suatu negara yang mengalami islamisasi selama tiga abad terakhir.

Dalam autobiografi tahun 1989, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan K.H, Soeharto menyebut Daryatmo sebagai “kiai.” Ketika Soeharto berkuasa, dari 1965 sampai 1998, Soeharto biasa menelepon Daryatmo satu kali seminggu dan rutin lakukan tirakat.

Buku David Jenkins ini penting karena mengulas kehidupan Soeharto sebagai penghayat Kejawen, maupun pandangannya terhadap Islam, dan pengalamannya ikut pendidikan polisi dan militer Jepang, dari 1942 hingga 1945, plus peranan Daryatmo dalam proses pengambilan keputusan Soeharto.

Mayor Jenderal Soeharto mulai berkuasa pada 1965 saat terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh Angkatan Darat, kelompok paramiliter, dan milisi Muslim di Indonesia. Berbagai laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Jakarta mencatat pembunuhan terhadap puluhan ribu orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia, etnik Tionghoa, serta guru, buruh, aktivis, dan seniman. Soeharto mengambil alih kepemimpinan negara dari Presiden Soekarno serta memimpin Indonesia dengan dukungan militer. Soeharto menindas lawan-lawannya, merebut tanah dengan sumber daya melimpah, dan merampas hak-hak rakyat.

Pada September 1974, ketika Presiden Soeharto mempertimbangkan untuk menyerbu Timor Portugis, dia terbang dari Jakarta ke Dataran Tinggi Dieng, tempat lainnya untuk tirakat. Dia mengundang tamunya, Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, pergi ke Dieng, dimana Soeharto mendatangi gua Semar, buat tirakat. 

Soeharto memutuskan invasi Timor Portugis setelah bertemu Whitlam, serta Presiden Amerika Serikat Gerald Ford, yang ditemuinya belakangan di Jakarta pada Desember 1975. Invasi tersebut menjadi awal pendudukan Indonesia terhadap Timor Leste, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran pada rakyat Timor.

Islam Garis Keras

Buku David Jenkins juga mengungkapkan aspek penting dari pandangan Soeharto terhadap Islam garis keras. Pada pemilihan umum 1977, Presiden Soeharto bertemu beberapa tokoh Katolik, termasuk Ignatius Joseph Kasimo dan Frans Seda. Bahkan sebelum mereka duduk, Soeharto mengatakan kepada mereka, “Musuh kita bersama adalah Islam.”

Pada 1978, Soeharto mendirikan sebuah direktorat dalam Kementerian Pendidikan untuk mengurus berbagai aliran kepercayaan. Dia pidato depan Dewan Perwakilan Rakyat, “… kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan.”

Ia kebijakan yang cerdas untuk mengatasi berbagai peraturan diskriminatif terhadap agama-agama minoritas, yang sudah diwarisi Soeharto ketika dia diangkat jadi presiden pada 1968.

Pada Januari 1946, Kementerian Agama didirikan di Indonesia, sebuah badan pemerintahan yang menolak untuk mengakui aliran kepercayaan. Pada 1952, Kementerian Agama membuat definisi agama secara sempit. Ia hanya mengakui agama monoteistik --termasuk Islam dan Kristen-- dan turut andil menyusun pasal penodaan agama, yang diteken Presiden Soekarno pada 1965. Pasal ini –blasphemy law dalam Bahasa Inggris—biasa dipakai sebagai alat politik, di seluruh dunia, buat sudutkan kalangan minoritas.

Soeharto tak mendesak Kementerian Agama untuk mengurus kepercayaan lokal seperti Kejawen, namun meletakkan mandat di bawah Kementerian Pendidikan, yang lantas berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada 1982, Soeharto mendukung Menteri Pendidikan Daoed Joesoef, seorang Muslim asal Aceh, untuk mengeluarkan peraturan tentang seragam sekolah negeri yang melarang jilbab di berbagai sekolah negeri.

Pada 1988, ketegangan muncul antara Soeharto dan militer Indonesia setelah orang dekatnya, Menteri Pertahanan Jenderal Benny Moerdani, seorang Katolik, yang juga merangkap Panglima Tentara Nasional Indonesia, menasihati Soeharto untuk membedakan antara tugas resmi dan kepentingan bisnis konco-konco dan anak-anaknya, yang berdekatan dengan tindakan korupsi. Masukan Benny Moerdani membuat Soeharto marah, sekaligus sadar, bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, dia memerlukan dukungan dari kekuatan lain, yang bisa menandingi militer.

Pada 1991, Soeharto balik arah dalam pendekatan terhadap kalangan Islam. Ia naik haji ke Mekkah dan Madinah, lantas menunjukkan identitas sebagai pemeluk agama Islam. Soeharto mendukung Islam politik dan memberikan dukungan buat pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia, tempat para aktivis Islamis bisa menyalurkan aspirasi politik mereka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan baru tentang seragam sekolah. Menteri Fuad Hasan memberikan pilihan “pakaian khas” buat siswi di sekolah negeri. Ia membuat siswi Muslim bisa memilih pakai jilbab.

Ia awal dari melebarnya ruang bagi Islam politik di Indonesia. Soeharto membuka pintu buat gerakan politik “syariah Islam” yang sebelumnya tak disukainya. Ini mendorong organisasi Islam serta politisi Muslim di berbagai provinsi mayoritas Muslim, untuk menyusun peraturan-peraturan yang mencerminkan “syariah Islam.” Semuanya dilakukan Soeharto demi kekuasaan. Namun kekuasaannya tak bertahan lama.

Pada 1998, setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, Soeharto terpaksa turun saat demonstrasi besar-besaran di Indonesia pada puncak krisis ekonomi Asia.

“Islam apa ini?”

Ketika istri Soeharto, Siti Hartinah, meninggal pada April 1996, keluarga Soeharto menyelenggarakan pemakaman dengan tata cara Kejawen. Jenazah ditempatkan dalam peti mati – tak dibungkus kain kaffan putih sesuai dengan ritual Islam.

B.J. Habibie, menteri yang dekat Soeharto, mengunjungi rumah Soeharto bersama istri dan dua putranya di daerah Menteng, Jakarta. Banyak orang hadir di sana. Beberapa orang dengar ketika Ilham Akbar Habibie, putra sulung Habibie yang berusia 32 tahun, mengatakan, sedikit lantang, “Islam apa ini?”

Upacara tersebut mengungkap bahwa Soeharto, secara spiritual, penghayat Kejawen, sejalan dengan ajaran Daryatmo. Namun sebagai penganut agama Islam, Soeharto menggunakan identitasnya untuk mempertahankan kekuasaan, yang kelak menjadi bumerang bagi dirinya – dan bagi Indonesia sesudah dia mundur pada 1998.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi presiden dari 2004 hingga 2014, sudah sering ditulis dalam berbagai buku, sebagai pemimpin yang paling banyak menyetujui tuntutan atas nama syariah Islam. Pemerintahan Yudhoyono memperkuat pasal penodaan agama, yang membuat 125 orang masuk penjara dalam satu dekade –peningkatan tajam dari awalnya hanya delapan kasus dalam tiga dekade selama pemerintahan Soeharto.

Hukum penodaan agama ini hanya mengakui enam agama di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di bawah pemerintahan Yudhoyono, pasal ini diperluas untuk mendiskriminasi minoritas Islam non-Sunni, seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Hukum ini juga sering menjadi senjata politik untuk mobilisasi orang guna menyerang pemeluk agama lain. Contoh terkenal adalah gerakan politik untuk menjatuhkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seorang Kristen, dalam pemilihan gubernur tahun 2017. Ada setidaknya 500.000 pengunjuk rasa menuntut agar Purnama dihukum karena “menodai Islam” dalam sebuah pidato. Purnama bukan saja kalah dalam pemilihan gubernur tapi masuk penjara selama dua tahun.

Pemerintahan Yudhoyono juga mengubah prinsip “kebebasan beragama” — bagian dari Undang-undang Dasar 1945 — menjadi “kerukunan beragama” lewat sebuah aturan pendirian rumah ibadah pada 2006. Dasar dari aturan “kerukunan beragama” adalah mayoritas punya hak veto terhadap minoritas.

Pada 2014, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh dari kabinet Yudhoyono memperlebar lagi aturan seragam sekolah dengan menyertakan gambar siswi memakai rok panjang, baju lengan panjang, serta jilbab buat “siswi Muslimah.” Ia menjadi dasar dari keputusan puluhan ribu sekolah negeri buat terapkah aturan wajib jilbab.

Soeharto, sebagai penghayat Kejawen, yang kerap mengunjungi tempat-tempat keramat orang Jawa seperti Gunung Srandil dan Dataran Dieng, gagal menggunakan cara pandang, pengetahuan, dan kekuasaannya untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Indonesia jauh lebih buruk saat ini karena jalan yang diambil Soeharto untuk menggunakan Islam buat mempertahankan kekuasaan, dan pengikut agama-agama minoritas, seperti Kejawen, yang mendapatkan getahnya.

Mbah Salio mengangguk, berulang kali, ketika saya mengutarakan keinginan untuk terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

“Semono uga pandongaku,” bisiknya.

***

Andreas Harsono peneliti Human Rights Watch, menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

Forced from Home for Protesting Indonesia’s Mandatory Hijab Rules

Andreas Harsono

Indonesia Researcher

When Elianu Hia shared a video on Facebook in January 2021, he never imagined that act would lead to him losing his home and small business in the Indonesian city of Padang, West Sumatra.

Hia was upset that school regulations required his 17-year-old Christian daughter to wear a hijab to school. He recorded his meeting with his daughter’s teacher at State Technical High School No. 2, during which the teacher pressured him to comply, saying: “This is the school regulation. This is a mandatory hijab rule.” The teacher then told Hia to sign a letter confirming his daughter’s refusal to wear the hijab, which was apparently a step toward expelling her.

The video went viral, picked up by local and national media, prompting many netizens to protest the West Sumatra school and education office. Indonesia’s Minister of Education Nadiem Makarim posted a video that condemned the mandatory hijab rule and told the local government to have the school change its policy.

The school complied, creating an exception to the hijab rule for Christian students. Over the last two years, the number of Christian girls who dared shed the hijab grew.

But at the same time, Hia started receiving threatening messages on his Facebook and WhatsApp accounts.

“I lost count,” he said. “Hundreds of them.”

The threats ranged from demanding his expulsion from West Sumatra to accusing him of disrespecting Islamic culture. One WhatsApp user reminded him of what happened to minorities between 1816 and 1833, when “Muslim ulamas” instituted Sharia (Islamic law) and used violence against those opposing them.

Hia’s air conditioning business started losing customers. “I used to have 200-something customers,” he said. “Some customers asked me whether I was the one who was protesting the mandatory hijab rule. And they stopped requesting my services.” He dismissed his five employees, sold his truck and mini bus, struggling to pay his bank loan.

In November 2022, Hia and his wife decided to sell their house while waiting for their daughter to finish high school. “I cannot earn enough money now. We have to move out of West Sumatra.”

The Hias are paying the price for speaking out on women’s rights to choose. Indonesia’s President Joko Widodo should overturn all local discriminatory, rights-abusing decrees that violate the rights of women and girls.

Biodata

Andreas Harsono meliput Indonesia buat Human Rights Watch sejak 2008. 

Dia mulai karir jurnalistik dengan harian The Jakarta Post lantas The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). 

Pada 1994, dia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen ketika pemerintahan Presiden Soeharto hanya memperbolehkan organisasi tunggal buat wartawan. 

Pada 1995, dia ikut mendirikan Institut Studi Arus Informasi di Jakarta, bekerja sampai 2003 ketika dia ikut mendirikan Yayasan Pantau, yang bergerak di bidang pelatihan jurnalistik. 

Dia anggota awal dari International Consortium of Investigative Journalists pada 1997 di Washington DC. Pada 2019, organisasi tersebut memberinya penghargaan atas sumbangannya dalam mengembangkan liputan investigasi secara global. Dia anggota dewan pakar dari Fetisov Journalism Award di Geneva. 

Pada 2011, dia ikut mendirikan Suara Papua di Jayapura, mendukung Oktovianus Pogau (1992-2016), seorang wartawan basal Sugapa, Papua, sebagai redaktur pendiri. Dia juga menerima John Rumbiak Human Rights Defenders Award pada 2010. 

Pada 1995, dia ikut program School of International Training, Vermont, Amerika Serikat. 

Pada 1999, dia belajar jurnalisme sebagai Nieman Fellow di Universitas Harvard dan kembali ke Jakarta menyunting majalah Pantau khusus media dan jurnalisme.

Dalam Bahasa Indonesia, bukunya termasuk Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (bersama Budi Setiyono) dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme serta dalam Bahasa Inggris Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.