Kriminalisasi Aspirasi Politik

Saya membantu persiapan dan peluncuran sebuah laporan Human Rights Watch soal pesakitan politik Maluku dan Papua. Saya suka laporan ini. Ia menyajikan profile 10 narapidana politik dari wawancara lebih dari 50 pesakitan di berbagai penjara di Papua, Pulau Ambon dan Pulau Jawa. Judulnya, Prosecuting Political Aspiration: Indonesia's Political Prisoners. Human Rights Watch juga menterjemahkan ke Melayu Indonesia dengan judul Kriminalisasi Aspirasi Politik: Pesakitan Politik di Indonesia.

Mereka dipenjara, paling tinggi 20 tahun, karena kegiatan politik. Kebanyakan terkait dengan penaikan bendera Bintang Kejora atau Republik Maluku Selatan. Mereka tak melakukan kekerasan. Para pesakitan Alifuru termasuk sekelompok lelaki yang menarikan cakalele di Stadion Ambon, 29 Juni 2007, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Phil Robertson dari Human Rights Watch serta Johnson Panjaitan dari Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku bicara pada peluncuran di Hotel Grand Cemara, 23 Juni 2010. Haris Azhar dari Kontras juga ikut minta pemerintah Indonesia membebaskan para pesakitan itu. ©2010 Andreas Harsono

Human Rights Watch tak punya posisi dalam isu self-determination di Indonesia. Laporan ini juga tidak bermaksud sebagai bentuk dukungan atau pun pelecehan terhadap aspirasi merdeka dari aktivis Papua maupun Alifuru. Namun konsisten dengan hukum internasional, Human Rights Watch mendukung hak semua orang, termasuk pendukung self-determination, untuk mengungkapkan pandangan politik mereka secara damai, tanpa ketakutan atau ditangkap atau menerima hukuman.

Sebagian besar dari pesakitan politik ini divonis makar dengan pasal 106 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam beberapa kasus, mereka disiksa di tahanan maupun penjara. Beberapa menerima penganiayaan serta penolakan bantuan medis selagi di penjara.

Enam orang pesakitan politik Maluku di penjara Lowokwaru, Malang. Berdiri (kiri ke kanan): Yunus Maryo Litiloly, Johan Teterisa dan John Syaranamual. Duduk: Leonard Joni Sinay, Leonard Hendriks dan Ferjohn Saiya. Johan Teterisa, seorang guru SD di desa Aboru, Pulau Haruku, memimpin 27 penari membawakan tarian cakalele sambil mengibarkan bendera RMS pada 29 Juni 2010. ©2009 Abraham Hamzah

Menurut Johan Teterisa dari desa Aboru, Pulau Haruku, dia ditangkap petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat menari cakalele di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tamu lain. Hanya dalam hitungan jam, dia sudah disiksa oleh polisi Ambon di markas besar Detasemen Khusus 88, daerah Tantui, Ambon. Mereka memukul Teterisa sekitar 12 jam setiap hari selama 11 hari. Dia dipukul dengan batang besi dan batu, serta disayat dengan bayonet.

Pada 30 Juni 2007, empat polisi Detasemen Khusus 88 memukulnya di pinggir pantai, berguling-guling hingga masuk laut. Mereka terus pukul dia dalam air laut. Teterisa mengatakan dada serasa remuk, beberapa tulang rusuk patah, serta tubuh lebam-lebam hitam.

Suatu malam, Juli 2007, sekitar pukul 23:00, beberapa petugas membawa Teterisa ke Stadion Merdeka. Dia diborgol dan berjalan dengan todongan pistol. “Beta terus berdoa. Beta takut dihabiskan malam itu. Beta pikir mereka cuma punya satu pilihan: bunuh beta.” Ternyata Teterisa hanya diminta menunjukkan tempat kejadian, cerita rute masuk stadion, lalu dibawa kembali ke tahanan. Kini di penjara Lowokwaru, menjalani hukuman 15 tahun, Teterisa mengatakan sering pusing kepala dan tak bisa tidur pada sisi badan yang tulang rusuk patah.

Reimond Tuapattinaya, juga pesakitan RMS, kini di penjara Kediri dengan hukuman makar karena ikut upacara bendera RMS pada 25 April 2006, mengatakan, "Kita dibuka pakaian, tinggal celana dalam, tidur dikasih di atas tegel, pagi-pagi disuruh merayap, ditendang, diinjak. Kalau mereka pegang besi, kita kena besi. Kalau mereka pegang kayu, ya kita kena kayu. Kabel ya kabel. Sepatu, kepalan tangan." Tuapattinaya ada 14 hari di Tantui, disiksa setiap hari. "Siang diambil, sore dikembalikan ke tahanan," katanya.

Pengacara Johnson Panjaitan dari Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku (Tamasu) mengatakan dia sudah bekerja selama 20 tahun mendampingi macam-macam pesakitan politik, dari Aceh hingga Papua, dari Ambon hingga Timor Timur. Dia bilang pesakitan Alifuru adalah korban siksaan paling kejam di Indonesia. Ambon juga termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang paling jarang dimengerti orang.

Dalam laporan Human Rights Watch, salah satu pesakitan yang mungkin paling terkenal di Papua adalah Filep Karma. Dia ditangkap 1 Desember 2004. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan Karma bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara. Dia telah menikah dengan seorang therapist Jawa. Mereka memiliki dua anak perempuan. Putri sulung Audryne (bergambar dengan Bapanya ©2007 Audryne Karma) kini kuliah di Jawa.

Karma lahir pada 1959 dari keluarga terpandang di Papua. Ayahnya, Andreas Karma, seorang birokrat berpendidikan Belanda. Selama dua periode, dia ditunjuk sebagai bupati Wamena pada 1970-an dan Serui pada 1980-an, juga dua periode. Andreas Karma total jadi bupati selama 20 tahun. Dia salah satu birokrat paling populer di Biak, Serui dan Wamena. Sepupu Filep, Constant Karma, wakil gubernur Papua. Filep Karma sendiri pernah kuliah di Universitas Sebelas Maret, Solo, serta Asian Institute of Management, Manila.

Filep Karma tak pernah menganjurkan kekerasan. Dia mengatakan, “Kami ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan.”

Tadeus Weripang dan Simon Tuturop adalah sahabat dekat, keduanya kelahiran Fakfak, Papua, pada 1950-an. Pada 3 Juli 1982, mereka bergabung dengan puluhan warga Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura. Weripang dihukum tujuh tahun penjara sementara Tuturop 10 tahun. Kini mereka kembali dipenjara karena pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Pepera di Fakfak, pada 19 Juli 2008. Pepera singkatan dari “Penentuan Pendapat Rakyat” yang disponsori PBB pada 1969. Banyak warga Papua percaya Pepera 1969 hasil manipulasi Indonesia. ©2008 Fredy Warpopor

"Imprisoning activists for peacefully voicing their political views is an ugly stain on Indonesia's recent improvements in human rights," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch. "It's out of step with Indonesians' growing aspirations as a democratic and rights-respecting country."

Human Rights Watch, Kontras dan Tamasu mengimbau pemerintah Indonesia segera membebaskan tanpa syarat semua pesakitan politik yang menyatakan aspirasi mereka secara damai. Pemerintah Indonesia juga harus secepatnya mencabut pasal-pasal makar KUHP maupun Peraturan Pemerintah No. 77/2007 yang melarang penggunaan bendera Acheh, Alifuru maupun Papua.

Ferdinand Pakage bersama mamanya di penjara Abepura. Pakage dinyatakan bersalah membunuh polisi Rahman Arizona dalam sebuah demonstrasi depan kampus Universitas Cenderawasih pada 15 Maret 2006. Pakage membantah tuduhan tersebut. Dia ada di rumah saat pembunuhan. Pakage mengatakan dia disiksa, ditembak kaki kanan, dipaksa mengaku membunuh. Dia tak didampingi pengacara saat pemeriksaan polisi. Saat sidang, belakangan pengacara juga tak mengajukan saksi. Human Rights Watch mengusulkan kasus Ferdinand Pakage diperiksa ulang. Pada 22 September 2008, di penjara Abepura, tiga penjaga menyiksa Pakage. Sipir Herbert Toam memukul dengan kunci dan anak kunci menembus mata kanan Pakage. Dalam keadaan tak sadar dan berdarah, dia dilempar ke sel isolasi dan tak diobati selama 24 jam. Kini Ferdinand Pakage buta mata kanan. ©2010 Cyntia Warwe/Garda Papua

✒✒

““Apa yang dirintis orang tua memang hilang: harta, rumah, tanah. Tapi ini tidak menggoyahkan iman kami ....
Iman kami tidak goyah."

Nur Hidayati gadis Sasak 20 tahun,
hidup delapan tahun di pengungsian karena
rumah orang tuanya, warga Ahmadiyah,
dibakar di Pulau Lombok

Para pengungsi Ahmadiyah di Transito, satu bangunan pemerintah di Mataram. Ukuran tempat tinggal mereka adalah dua meja per keluarga. Dapur ada di luar ruang. Mereka punya tanah dan rumah di Gegerung, Ketapang, namun tak bisa menempati hak tersebut .

©2009 Lexy Rambadeta

Pelayanan Gerbang Tol Buruk
Seberapa sering Anda jengkel lihat loket gerbang tol sebagian ditutup dan kemacetan menjalar kemana-mana?

Warisan Kata
Muhammad Fauzi bicara soal warisan kata: Pulitzer Prize, Nieman Fellowship di Harvard atau Knight Fellowship di Stanford.

Diskusi Richard Lloyd Parry
Richard Lloyd Parry menulis In the Time of Madness ketika Soeharto jatuh dari kuasa. Ini zaman edan ketika orang bunuh-bunuhan.

Obama Has the Power to Help Papua
Young Barack Obama noticed his stepfather’s great unease and silence about his one-year military service in New Guinea. Obama has the power to "the weak man."

Ahmadiyah, Rechtstaat dan Hak Asasi Manusia
Selama satu dekade warga Ahmadiyah di Pulau Lombok diusir dari satu desa ke desa lain. Bagaimana melihat pelanggaran hak asasi manusia ini dari kenegaraan Indonesia?

Monumen Munir di Batu
Munir bin Said Thalib, pejuang hak asasi manusia dari Batu, dimakamkan di kuburan sederhana. Bagaimana dengan ide bikin monumen hak asasi manusia di Batu?

Papuan activist Filep Karma is serving a 15-year sentence for raising the Papuan Morning Star flag in December 2004 in Jayapura. He is now awaiting his prostate surgery.

©2010 Audryne Karma

Kekerasan Berakar di Kalimantan Barat
Lebih dari 70 warga Pontianak dan Singkawang mengeluarkan Seruan Pontianak, minta agar warga berhati-hati dengan tradisi kekerasan di Kalimantan Barat.

Clinton's Chance to Push Beyond Cliche
Hillary Clinton should be careful not to say that Muslims in Indonesia are “moderate” as for members of persecuted religious groups in Indonesia, it is a useless and inaccurate cliche.

Dari Sabang Sampai Merauke
Berkelana dari Sabang ke Merauke, wawancara dan riset buku. Ia termasuk tujuh pulau besar, dari Sumatera hingga Papua, plus puluhan pulau kecil macam Miangas, Salibabu, Ternate dan Ndana.

Training Ganto di Padang
Lembaga media mahasiswa Ganto dari Universitas Negeri Padang bikin pengenalan investigative reporting. Ada 46 mahasiswa dari dari berbagai kota Sumatera plus Jawa dan Makassar.

Homer, The Economist and Indonesia
Homer Simpsons read the dry Economist magazine in a First Class flight. Homer talked about "Indonesia" ... and later The Economist used the Simpsons joke to describe ... Indonesia.

Bagaimana Meliput Agama?
Dari Istanbul dilakukan satu seminar soal media dan agama. Dulunya Constantinople, ibukota kerajaan Romawi Timur, hingga direbut kesultanan Ottoman pada 1453.

Sebuah Kuburan, Sebuah Nama
Di Protestant Cemetery, Penang, terdapat sebuah makam untuk James Richardson Logan, seorang juris-cum-wartawan, yang menciptakan kata Indonesia pada 1850.

Makalah Criminal Collaborations
S. Eben Kirksey dan saya menerbitkan makalah "Criminal Collaborations?" di jurnal South East Asia Research (London). Ia mempertanyakan pengadilan terhadap Antonius Wamang soal pembunuhan di Timika.

Moedjallat Indopahit
Satu majalah didisain sebagai undangan pernikahan. Isinya, rupa-rupa cerita. Dari alasan pernikahan hingga kepahitan sistem kenegaraan Indonesia keturunan Majapahit.

Struktur Negara Federasi
Rahman Tolleng bicara soal struktur federasi di Indonesia. Kuncinya, kekuasaan ditaruh di tangan daerah-daerah lalu diberikan sebagian ke pusat. Bukan sebaliknya, ditaruh di pusat lalu diberikan ke daerah: otonomi. Bagaimana Republik Indonesia Serikat?

Media dan Jurnalisme
Saya suka masalah media dan jurnalisme. Pernah juga belajar pada Bill Kovach dari Universitas Harvard. Ini makin sering sesudah kembali ke Jakarta, menyunting majalah Pantau.

The Presidents and the Journalists
In 1997, President Suharto lectured editors to have "self-censorship." Now President Susilo Bambang Yudhoyono also lectured about "self-censorship." What's wrong?

Burrying Indonesia's Millions: The Legacy of Suharto
Suharto introduced a "business model" for soldiers and businessmen. He built ties to merchants Liem Sioe Liong and Bob Hasan, accummulating immense wealth while using violence to repress dissension.

Kronologi Pengasuhan Norman
Norman kekurangan waktu belajar, istirahat dan bermain sejak dipindahkan ibunya dari Pondok Indah ke Bintaro. Jarak tempuh ke sekolah 120 km pergi-pulang. Ini ibu celaka. Child abuse adalah isu publik.

Polemik Sejarah, Pers dan Indonesia
Kapan "pers Indonesia" lahir? Apa 1744 dengan Bataviasche Nouvelles? Apa 1864 dengan Bintang Timoer di Padang? Soerat Chabar Betawie pada 1858? Medan Prijaji pada 1907? Atau sesuai proklamasi Agustus 1945? Atau kedaulatan Desember 1949?

Murder at Mile 63
A Jakarta court sentenced several Papuans for the killing of three Freeport teachers in August 2002. Why many irregularities took place in the military investigation and the trial? What did Antonius Wamang say? How many weapons did he have? How many bullets were found in the crime site?

Protes Melawan Pembakaran Buku
Indonesia membakar ratusan ribu buku-buku pelajaran sekolah. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, maupun Hindia Belanda, dimana buku sekolah disita dan dibakar.

Indonesia: A Lobbying Bonanza
Taufik Kiemas, when his wife Megawati Sukarnoputri was still president, collected political money to hire a Washington firm to lobby for Indonesian weapons. This story is a part of a project called Collateral Damage: Human Rights and US Military Aid

Hoakiao dari Jember
Ong Tjie Liang, satu travel writer kelahiran Jember, malang melintang di Asia Tenggara. Dia ada di kamp gerilya Aceh namun juga muncul di Rangoon, bertemu Nobel laureate Aung San Suu Kyi maupun Jose Ramos-Horta. Politikus Marrissa Haque pernah tanya, “Mas ini bekerja untuk bahan tulisan atau buat intel Amerika berkedok ilmuwan?”

State Intelligence Agency hired Washington firm
Indonesia's intelligence body used Abdurrahman Wahid’s charitable foundation to hire a Washington lobbying firm to press the U.S. Congress for a full resumption of military assistance to Indonesia. Press Release and Malay version

From the Thames to the Ciliwung
Giant water conglomerates, RWE Thames Water and Suez, took over Jakarta's water company in February 1998. It turns out to be the dirty business of selling clean water.

Bagaimana Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris
Bahasa punya punya empat komponen: kosakata, tata bahasa, bunyi dan makna. Belajar bahasa bukan sekedar teknik menterjemahkan kata dan makna. Ini juga terkait soal alih pikiran.

Dewa dari Leuwinanggung
Saya meliput Iwan Fals sejak 1990 ketika dia meluncurkan album Swami. Waktu itu Iwan gelisah dengan rezim Soeharto. Dia membaca selebaran gelap dan buku terlarang. Dia belajar dari W.S. Rendra dan Arief Budiman. Karir Iwan naik terus. Iwan Fals jadi salah satu penyanyi terbesar yang pernah lahir di Pulau Jawa. Lalu anak sulungnya meninggal dunia. Dia terpukul. Bagaimana Iwan Fals bangkit dari kerusuhan jiwa dan menjadi saksi?

Korneles 15 Tahun Trada Pulang Asmat

Korneles Kaitor, orang Asmat sejak 1995 bekerja sebagai buruh di pelabuhan Merauke, tanpa pernah pulang ke Asmat.

©2010 Leonard Moyu

Oleh LEONARD MOYU

Rabu, 26 Mei 2010. Di pelabuhan jam 15.00 Dari jauh pandangan mata, melihat pace yang sebentar duduk, sebentar berdiri. Ada empat kapal di sana: Kapal Motor Terubuk, KM Papua Enam; KM Bimas Jaya dan satu kapal lain. Ada kapal barang, ada juga kapal penumpang. Tiba-tiba dengan jelas dan lantang, di samping container yang terbuka, Pace langsung omong, "Haiii ... kenapa dong potong-potong kita pu uang kerjakah?”

Sa langsung tanya, “Kenapa Pace?”

“Ah tidak. Cuma, sa jengkel orang-orang petugas seperti KPLP, KPPP, PELNI, koperasi yang kurang jelas! Padahal dong su tau kasihan kita hanya buruh harian container. Bukan tenaga kerja bongkar muat. Kita pu gaji kecil saja.”

“Tapi ko pu nama siapa? Baru ko tanya untuk apa Anak?”

"Ah … tidak sa ada ma tulis Bapa pu keluhan tadi.”

“Anak ... ko wartawankah?”

“Tidak, tapi sapu guru de bilang masalah apapun dapat diubah dengan menulis. Sebaliknya kalau mengeluh atau bicara-bicara trada orang dengar dan Pace ko bisa ada di trali nanti. Petugas dong ada lewat-lewat ini."

"Oh ... iyo Anak. Aa ... pu nama, Korneles Kaitor. Sapu anak dua. Satu 9 tahun, di SD klas dua, nama Tresia Kaitor. Kedua Maria, dong pu mama pu nama Marta. Dong sekarang ada tinggal di navigasi rumah tempelan yang sa buat tahun 1997, setelah pindah dari barak Asmat. No 17."

"Bapa, ko orang Asmat ka?"

"Iyo Anak. Sa orang Asmat. Tapi sa sulama datang, dari kampung sejak bujang tahun 1995 sampai sekarang."

"Rumah yang sa tinggal sekarang rumah tempelan dinding seng di tanah orang. Samau bikin rumah sendiri. Sa masih cari tanah. Ada tapi, ya’ orang Malind dong bilang piara babi dolo, wati, bikin upacara adat, baru ko aman. Itu yang bikin sapu pikiran pusing."

"Pace, kopu umur berapaka?"

"Ai, anak sa su tua, sa tidak tau lagi. Yang sa tau itu sa anak terakhir dari 15 bersaudara. Sapu kaka tua itu de pu nama Paulinus, baru Otto, Alo, Ignas, Mikel, Yance, Yuven, Yulita, Titus, Ger, Maria, Domin, Petronela, Yohanes dan saya anak bongso. Semuanya ada di kampung."

"Pace Kor ... di Asmat itu pemekaran to! Ko pu saudara banyak. Dusun tinggal tebang jalan selalu menggunakan perahu. Tapi ko kenapa mau di Merauke saja?"

"Anak sapu kaka dong su bikin kampung sendiri, tapi sekolah kosong. Guru-guru kosong. Kepala kampung juga dalam hutan. Baru itu saudara kandung lagi, kaka Titus, de bilang begitu, 'Dua tahun lalu dusun sudah habis dibagi.' Jadi samau pulang ... sa rasa berat dan sa tidak mau pulang."

"Sekarang sapu pikiran itu hanya anak sekolah sampai jadi guru."

“Tua Kor, ko pu cita- cita mau sekolahkan anak tapi ko pu gaji buruh. Berapakah per hari?"

“Yah! kalau satu ret untuk 5 orang yang ikut hanya Rp 75.000 dan 1 container 3 ret jadi nasib-nasib bisa dapat Rp 30.000 sampai Rp 60.000."

“Barang-barang yang kamuat itu siapa punya?"

"Anak itu ada untuk toko-toko. Ada untuk CV dan ada juga ke gudang pedagang."

"Anak ... kapal-kapal yang keluar masuk juga tidak pas-pas waktu. De tunggu sudah tidak ada uang baru de masuk. Jadi kalau sudah tidak ada container kita cari kerja di kapal penumpang atau kapal ikan. Ya, cukup enak juga tinggal di Merauke dari pada sapu anak jadi korban. Tidak sekolah. Lebih baik sa jadi buruh bagasi. Biar 15 tahun pulang. Kampung itu lebih parah."


Leonard Moyu seorang seniman Malind di Merauke. Dia sedang berlatih menulis deskripsi dalam bahasa Melayu Papua, bahasa sehari-hari, yang banyak dipakai pergaulan di Papua.

A Baby was Shot to Death in Merauke

On Sunday, May 30, 2010, several police officers tried to arrest a Papuan man in the Transito area, Merauke. They fired some shots. A stray bullet apparently hit Merlina Tanggipaimu in her head, striking her left ear out on the right one.

Baby Merlina is only two years old. She died instantly in her wooden hut.

Her mother Amelia Biagaimo, 24, was devastated.

The police chief in Merauke said, "It was a musibah."

At around 6:30am. Merlina Mei Tanggipaimu's grandparents brought her dead body to the Merauke police station. They wrapped her body with a white blanket. Blood is on their shirts. She is her parents' first child. Her parents were devastated, screaming and screaming.

An intel, riding a motorcycle with a white helmet, kept on following them. He rode with them, stopped with them and later returned to the neighborhood with them. And then he left.

Merauke has a heavy Indonesian military presence: Korem, Kodim, Kostrad, TNI-AL, Kopassus, Polres, Brimob etc. They have more than 2,000 members. Each force has its respective intel members.

When the angry protesters were approaching the Merauke police station, we saw the police as well as many military intelligence people, already waited outside the station.

Some witnesses told me that those officers, waiting outside the Merauke police station, included members of the Special Forces or Kopassus. I am not sure what they're doing. These angry parents and the shooting of a baby is not a military affairs.

Merlina Tanggipaimu's house is the Transito area, near Gudang Arang, Merauke.

Baby Merlina was just getting up from her sleep on Sunday morning. She went to the toilet, outside the wooden hut, and returned to the hut when a bullet pierced into her head.

Neighbors visited her house Sunday morning, about one hour after her tragic death. Not a single Jakarta media published the story. Papua is not a human story in Jakarta. Papua is just a story of separatism, primitive people with penis gourd and an area of our "beloved homeland."

The baby blood is on the wooden floor. The Gudang Arang residents cannot find the bullet that penetrated through her head. She was probably shot from a distance of about 15 meters. It is not surprising that residents cannot find the bullet. Gudang Arang is an area where Dutch administration used to build coal warehouses in Merauke. The coal was needed for ships entering the Merauke seaport. Gudang Arang is a neighborhood of seaport workers.

Mother Ameliana and father Frangky Tanggipaimu heard some shots near their house that morning around 6am. I was jogging near this neighborhood when two men told me about the shooting. I am not familiar with this neighborhood. But I kept on monitoring their protest.

The parents, the grandparents and their neighbors, mostly Mappi ethnic group, walked along the Mandala boulevard in Merauke, passing the Catholic church and the Muslim mosque and aiming at the Merauke police station. The police later apologized, saying that the shooting was a "musibah" (accident).

Mandala is the name of the Indonesian military operation to take over Papua in 1962. Major Benny Moerdani later wrote in his biography Profile of a Soldier Statesman about the Naga operation, a smaller part of the Mandala operation. There is a Moerdani statue in Merauke. The street is named after the 1962 operation.

Commissionaire Joko Priyadi, a high ranking police officer, faced the grandparents and the mother. He repeatedly said that the stray bullet was a "musibah, musibah, musibah." The word "musibah" is a word familiar to the Papuans. The Tanggipaimu family demanded an investigation into the shooting. Joko said it needs to have the lethal bullet to examine whether it really comes from the police. Like most police officers in Papua, Joko comes from Java Island. Most of them do not understand local cultures in Papua. Papuans also face daily discrimination from the Indonesian officialdom. Some Papuan intellectuals write about high rates of death among Papuan mothers and children due to poor health services. Baby Mei is another victim of this negligence. Musibah. Musibah. Musibah.

In a bid to make sure that the bullet comes from the police, the family brought the baby to a Merauke hospital. It is already Sunday noon. The hospital obviously cannot find the bullet. It penetrated her head. Now without the bullet that killed the baby, the police claimed it will be difficult to investigate the killing. Officially they promised that they will investigate the killing. But accountability is a big question mark in Merauke. This is the same police station which denied various beatings conducted by Indonesian soldiers against Papuan youth.