Bagaimana Meliput Pontianak?

Ratusan pendukung Barisan Melayu Bersatu datang ke Rumah Adat Melayu di Pontianak pada 20 Februari 2008. Mereka minta pemerintah melarang warga Tionghoa menggunakan bahasa Hakka atau Tio Ciu. Mereka juga menuntut pemerintah melarang perayaan Imlek dengan barongsai dan naga. Mereka minta semua aksara Mandarin dilarang di tempat-tempat umum.

-- Photo by Lukas B. Wijanarko. All rights reserved.

Sejak Januari lalu, ketika Barisan Umat Islam datang ke DPRD Kalimantan Barat dan minta Majelis Adat & Budaya Tionghoa dibubarkan, hingga demo kemarin dengan Barisan Melayu Bersatu minta kebudayaan Tionghoa dilarang dan orang Tionghoa dilarang berbahasa etnik, saya sering ditanya bagaimana harus meliput ini?

Beberapa rekan wartawan di Pontianak --dari etnik Dayak, Madura, Melayu maupun Tionghoa-- bilang kalau hanya diliput apa adanya, kesannya malah makin bringas. Banyak yang memutuskan tidak dimuat. Media Jakarta hampir semuanya tak memuat ketegangan ini. Ada televisi sudah punya gambar namun editornya bilang, kalau dimuat, nanti rasialisme anti-Cina makin luas di Indonesia.

Alamak! Bagaimana pula awak ini?

Tapi begini deh. Kalau mau meliput Pontianak dengan baik, minimal si wartawan harus mengerti sejarah daerah itu. Ada beberapa karya bagus. Misalnya, karya Jamie Davidson dan Douglas Kammen, “Indonesia’s Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan.” Davidson juga menulis thesis Ph.D yang bakal jadi karya klasik berjudul, Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia.

Mereka intinya mengatakan daerah ini merupakan kancah pertikaian etnik. Mulanya, sejak Orde Baru berkuasa, orang-orang pedalaman merasa disisihkan dengan program transmigrasi dan bisnis penebangan hutan. Mereka melihat para transmigran dibantu. Mereka melihat para pengusaha tebang hutan. Mereka sendiri dimiskinkan.

Sejak 1980an, orang-orang ini membentuk identitas. Namanya, diambil dari nama lama, Daya atau Dayak. Ada macam-macam organisasi dan program dibuat. Mereka bikin credit union, lembaga adat, media dan lainnya. Makin lama makin santer hingga mereka mau jabatan-jabatan publik dengan identitas etnik. Gubernur, bupati, walikota, rektor, dekan, camat dan sebagainya.

Revitalisasi Dayak ini memancing orang pesisiran membentuk identitas Melayu dengan payung Majelis Adat & Budaya Melayu (MABM). Isi masing-masing kelompok sebenarnya beragam. Bahasanya, untuk payung Dayak: Kenayan, Iban dan lain-lain. Untuk Melayu, bahasanya Melayu, Jawa, Bugis, Sambas dan sebagainya. Ini juga tumpang tindih dengan agama. Orang Melayu dianggap beragama Islam. Hanya Muslim Madura tak dianggap Melayu. MABM segera jadi saingan Dewan Adat Dayak. Belakangan muncul Majelis Adat & Budaya Tionghoa. Saya pribadi merasa aneh. Politik harusnya berbasis partai. Tapi di Pontianak, partai menjadi kendaraan organisasi etnik.

Akademisi lain, yang bekerja independen, misalnya Mary Somers Heidhues dan J.A.C. Mackie. Heidhues menulis soal pengaruh kebudayaan Tionghoa di Pontianak, Singkawang, Ketapang dan lain-lain. Mackie menulis soal pembunuhan 1967. Ada juga wartawan yang sudah menulis pembantaian 3,500 orang Tionghoa 1967 (David Jenkins) dan 4,100 orang Madura 1997 dan 1999 (Richard Lloyd Parry).

Background ini penting buat meliput isu politik. Ia akan membuat si wartawan mengerti sejarah dan mampu memberikan konteks. Tanpa memberikan konteks maka liputan wartawan sering mengambang tak tentu arah. Buntutnya, pengalaman menunjukkan rasialisme anti-Cina dan anti-Madura makin parah. Pembunuhan makin menyebar. Orang-orang terjebak pada identitas etnik atau agama.

Saya pernah bikin penelitian di Pemangkat, Sambas, Mempawah, Jawai, Bengkayang, Singkawang, Roban dan sebagainya. Saya ngeri kalau lihat tempat-tempat dimana mayat tanpa kepala dikubur. Ini nanti akan muncul dalam buku saya From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism. Saya pesimis masalah di Pontianak ini bisa berakhir dengan damai. Sejajar dengan Pontianak, saya pesimis masalah di Aceh, Papua, Maluku maupun Jawa bisa damai. Selama tak ada pengadilan terhadap kejahatan masa lampau, orang takkan belajar dari sejarah dan para preman takkan takut untuk melakukan premanisme. Kasarnya, kalau Soeharto tak dibuktikan melakukan kejahatan melawan kemanusiaan, maka suharto-suharto lain akan tetap muncul. Saya mencium bau amis selama dua tahun terakhir ini di Pontianak.

Tapi media minimal perlu membantu masyarakat mendapat informasi yang selengkap-lengkapnya agar bisa mengambil sikap, agar tahu keragaman. Keragaman ini membantu orang hidup lebih toleran.

Sudutnya?

Demonstrasi dimuat namun berikan konteks. Beritakan selengkap-lengkapnya. Walau foto atau gambarnya seram, saya tetap usul diberitakan. Kalau sudah berdarah, saya kira tak perlu menggambarkan mayat dengan tak senonoh. Tapi saya usul semua diberitakan.

Namun berikan proporsi. Demo kemarin relatif kecil --namun akan membesar. Interviewlah orang-orang Melayu lain. Banyak orang Melayu tak setuju dengan rasialisme dan fasisme dari Barisan Melayu Bersatu. Coba telusuri siapa yang memimpin rapat-rapat? Siapa yang bikin statemen? Beberapa wartawan Melayu kasih tahu saya bahwa Barisan Melayu Bersatu maupun Barisan Umat Islam, isinya mah preman-preman. Benarkah?

Berikan konteks pemilihan gubernur Cornelis, orang Dayak, dan wakilnya, Christiandy Sanjaya, yang Tionghoa. Cornelis memainkan kartu Dayak saat kampanye. Dia menang. Keduanya kebetulan beragama Kristen. Wah rame tuh di Pontianak! Bayangkan gubernur dan wakil sama-sama Kristen. Nah, berikan konteks dimana ada tiga calon gubernur Melayu --Akil Muchtar, Osman Sapta Odang, Usman Jaffar. Dalam dunia politik tradisional macam Pontianak, dimana etnik dan agama penting, karena "suara Melayu" pecah, maka Cornelis menang.

Berikan tempat untuk orang-orang kecil. Pasti ada yang setuju, ada yang tak setuju. Jangan, sekali-sekali, jangan melakukan interview terhadap apa yang disebut "pakar" atau "pengamat." Di Pontianak, praktis semua orang bermain dalam politik identitas. Kalau mau interview pakar, saya usul hubungi Jamie Davidson atau Gerry van Klinken. Dua orang ini sudah meliput Kalimantan Barat habis-habisan. Mereka bikin buku serius yang terbit secara internasional.

Last but not the least, saya biasa berpegang pada sembilan elemen jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Wartawan harus memberitakan kebenaran. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Wartawan harus independen dari sumber-sumbernya. Dengarkan hati nurani. Loyalitas wartawan kepada warga --bukan kepada pemasang iklan, patron politik, perusahaan dan sejenisnya. Saya juga ingin media memasukkan satu kalimat dalam berita Pontianak bahwa media bersangkutan tak setuju dengan rasialisme dan fasisme.

Ini praktek biasa dilakukan di Skandinavia. Bila ada telephone caller yang mengucapkan kebencian terhadap (biasanya) orang Islam, entah di Stockholm atau Oslo, maka hubungan telepon diputus sepihak oleh radio. Pihak radio, saat itu juga, menanggapi dengan bilang tidak setuju. Televisi pun selalu diimbangi dengan statemen host, "Kami tak setuju dengan rasialisme. Hak orang mana pun untuk memakai bahasa etnik mereka."

Saya kira hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya pesimis Pontianak bisa berakhir damai. Namun saya juga jahat kalau tak berusaha memberi tahu bahwa ada jalan yang lebih baik guna mengurangi kekerasan, syukur-syukur, bisa mencegahnya. Namun pada akhirnya, orang-orang waras di Pontianak yang harus berjuang melawan fasisme, rasialisme dan premanisme ini.


Ralat - 1 Maret 2008
Caption foto Lukas B. Wijanarko mulanya keliru, ketika saya tulis, protes Barisan Melayu Bersatu dilakukan di gedung DPRD Kalimantan Barat. Wijanarko menjepret adegan ini di Rumah Adat Melayu, sebuah gedung milik Majelis Adat & Budaya Melayu, Jl. Sutan Syahrir, Kotabaru, Pontianak.