Pemberontakan Sandal Jepit

IMBAS tempoe doeloe (edisi khusus 1987)

Andreas Harsono

TAHUN INI ada seorang mahasiswa yang diperingatkan dosennya, bahwa kalau sang mahasiswa masuk kuliah sekali lagi memakai sandal (jepit), dia akan dikeluarkan dari kelas. Peristiwa itu terjadi di Salatiga dan kuliahnya kebetulan Fisika Dasar I. Di kota yang sama itu, ketika lagi ramai-ramainya Pekan Ilmiah Mahasiswa (saya lebih senang pakai nama Pekan Ilmiah-Ilmiahan Maharesi), juga ada kasus serupa tapi tak sama. Serupa karena korbannya juga mahasiswa, tak sama karena kali ini subyeknya bukan dosen tetapi sesama mahasiswa. Mahasiswa memerintah (atau mungkin malah mengancam) mahasiswa. Terjadi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro di pintu ruang C107 (dulu namanya BU 1), berupa surat “ancaman” bagi siapa saja yang pakai sandal tidak boleh ikut seminar yang diadakan di balik pintu itu.

Lain dulu lain sekarang. Contoh paling baru adalah penyelenggaraan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), semua peserta harus pakai sepatu berhubung panitia merasa (entah siapa) kurang dihormati kalau ada peserta LDKM yang memakai sandal. Atau adapula yang mengatakan bahwa segala tetek bengek yang melelahkan di latihan itu, untuk mempersiapkan mental kandidat-kandidat FTJE dalam rakornya Lembaga Kemahasiswaaan. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu forum resmi sehingga jaket almamater (yang harus tetap dipakai walaupun siang hari panas) dan sepatu harus dipakai. Saya tidak akan memperpanjang masalah itu, atau paling tidak memperdebatkannya, tetapi saya ingin “bercerita” sedikit tentang sandal. Sandal yang dulu juga dipakai oleh dosen-dosennya, bahkan sandal jepit dan pernah ditropikan pada acara malam keakraban 1985. Nah!

Anda, saya dan dia; kita sama-sama mahasiswa FTJE, pasti tahu bahwa dulu-dulunya sandal kepit begitu merajalela di Gedung C. Sekarangpun “raja lela” itu masih ada meskipun bentuknya bukan sandal jepit lagi, tetapi entah Neckermann entah sandal “pijat” yang bertutul-tutul itu, pokoknya masih sandal. Masih sandal karena pinggiran dari solnya tidak tertutup semua. Dan sandal itu masih dilengkapi dengan atribut-atribut lain meskipun tidak sering. Yakni kaos, celana jean, tas kain dan lainnya sehingga lengkaplah gambaran orang, bahwa anak elektro adalah orang yang seenaknya.

Gambaran yang tersohor itu dibarengi dengan tuduhan-tuduhan. Tuduhan bahwa kita kurang menghormati lawan bicara kita (kalau misalnya bertemu dengan entah Rektor, dosen fakultas lain ataupun mahasiswa yang merasa dirinya mahasiswa plus karena dia akitvis Lembaga Kemahasiswaan). Tidihan lain mengatakan, dan ini lebih kebangetan, anak Elektro itu tidak tahu aturan (aturannya siapa?) atau tuduhan, bahwa kita semua harus tetap pandai mengatur penampilan kita.

Tampaknya terlalu kekanak-kanakan untuk menerima penghormatan sebatas kaki. Bagi saya, dan mungkin juga kebanyakan anak Elektro, kepribadian saya tidak boleh dinilai dengan terlalu banyak atribut. Artinya atribut yang mendatangkan simpati tertentu. Misalnya pakaian perlente, peralatan belajar yang mewah, mobil bagus (padahal yang lain paling banter sepeda motor), sedemikian rupa sehingga kepribadian saya yang asli tertutup oleh produk-produk kebanggaan itu. Boleh saja bermobil tetapi dengan catatan ketika mobil itu lepas dari tangan, orang masih tetap menghargai saya. Karena itulah, dan alasan-alasan lain, saya menolak untuk selalu bersepatu di kampus. Selain demi kepentingan pribadi juga demi kepentingan orang lain. Bahwa kita masih tetap harus prihatin akan adat budaya kita yang selalu sok kaya, sok pamer. Apalagi di tengah situasi kemiskinan saat ini, sandal merupakan salah satu bentuk ekspresinya.

Tetapi akhir-akhir ini saya lihat kita telah mulai berubah. Dulu anak Elektro banyak yang bersandal jepit di rapat, di kuliah, di asistensi atau acara lainnya. Sekarang, entah karan yang lagi “berkuasa” orang bersepatu, kebebasan itu semakin terbatas, sehingga timbullah kasus-kasus seperti di atas yang seharusnya masih bisa diperpanjang dengan contoh-contoh lain.

Bersepatu boleh-boleh saja asal jangan kemudian memaksa orang lain untuk turut bersepatu. Ini sudah bukan masalah “tahu aturan” atau tidak tapi sudah menjadi pemaksaan. Ikut seminar yang diadakan mahasiswa pekan ilmiah-ilmiahan harus bersepatu, masuk Biro Keuangan harus bersepatu. Sehingga saya benar-benar ketakutan kalau suatu hari aturan ini diperpanjang menjadi bersepatu dan berpakaian rapi (kaos boleh asal berkerah) seperti yang sudah berlaku di Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan akan lebih mengecewakan kalau kemudian aturan yang menyesakkan itu dipaksakan tanpa tanda kurung. Pakaian rapi non kaos. Apakah kaos itu bukan termasuk pakaian yang rapi? Dan akan lebih menjengkelkan lagi bila kemudian ada aturan baru, baik tertulis maupun tidak, bahwa mahasiswi tidak boleh ikut kuliah memakai celana panjang, yang belakangan sudah menjadi umum berlaku di setiap perguruan tinggi negeri yang pernah saya kunjungi.

Kalau aturan-aturan yang menunjang birokrasi itu diteruskan, saya sangsi orang desa yang belum bisa bersepatu misalnya, beranikah mereka mengadukan nasib buruknya ke DPR? Beranikah tukang kebun yang tak punya seragam KORPRI masuk kantor dekan? Beranikah mahasiswa yang kebetulan urusannya sangat mendesak untuk masuk kantor Rektor? Semua bisa jadi semrawut kalau hal yang sepele ini diberlalukan secara ketat. Lembaga diciptakan untuk mengumpulkan kekuatan bersama dalam hal melawan hambatan-hambatan. Nah! Kalau suatu saat lembaga itu terlalu berat (over load) dengan segala aturan main, birokrasi dan rutinitas sehingga biaya untuk membayarnya menjadi terlalu mahal. Apa tidak seharusnya diadakan penyegaran kembali di lembaga itu. Atau kalau hal itu sudah tidak memungkinkan, lebih baik lembaga yang justru menghambat pencapaian tujuan itu dihancurkan saja. Dan untuk menghancurkan diperlukan lembaga tandingan yang umum disebut organisasi bawah tanah atau gerakan subversif.

Alasan lain yang bisa kita cari dari asal-usul sandal. Kebudayaan kita, katakanlah kebudayaan Jawa, tidak mengenal sepatu. Sepatu itu sendiri menyentuh kebudayaan Jawa bersamaan dengan datangnya penjajah Belanda. Di negara asalnya sepatu benar-benar dibutuhkan oleh orang Belanda. Bukan hanya sebagai alas kaki tetapi juga untuk melindungi kaki dari cuaca yang kelewat dingin, sehingga untuk menyambungnya diciptakan kaos kaki agar seluruh kakinya menjadi hangat.

Tetapi kita yang hidup di alam tropika ini seharusnya tidak begitu memerlukan sepatu. Alam kita cukup hangat. Dan kalaupun memerlukan alas kaki yang bisa dipakai untuk berlari, di Jawa ada semacam sepatu sandal untuk itu, di Minangkabau juga sepatu sandal. Sedangkan di acara-acara resmi, katakanlah di kerajaan Mataram, para kawulanya boleh bertelanjang kaki. Raja juga bertelanjang kaki atau boleh juga memakai selop (selop itu mungkin juga setelah pengaruh Belanda), tetapi seselop-selopnyapun masih bukan sepatu.

Lantas kalau Ariel Heryanto pernah menulis, “Ganasnya bahasa ganasnya politik,” dengan sebagian intinya, bahasa tidak netral. Saya juga bisa bilang, bahwa sepatu tidak netral (tentunya sandal jiga tidak), selalu ada konteks di belakang sepatu. Seperti judul buku Marshall MacLuhan, “Medium is the message”, tidak ada alat yang benar-benar netral. Teknologi, militer, bahasa, ilmu pengetahuan, seni apalagi politik, semuanya tidak netral.

Di Indonesia sudah umum lihat pejabat negara memakai jas komplit. Setelan jas, dasi, peniti bahkan vest (rompinya jas). Tetapi cocokkah pakaian dengan kerah yang mencekik leher itu dipakai di daerah sepanas Indonesia? Padahal tidak sedikit pejabat-pejabat di negara berkembang yang mempertahankan pakaian nasionalnya. Rajiv Gandhi, Deng Xiaoping, Raja Faisal bahkan tidak sedikit kepala negara asal Afrika yang masih bertelanjang kaki. Demi kesadaran,bahwa tidak semua produk dalam negeri kalah bonafide dengan produk “barat”. Ingatlah Mahatma Gandhi dengan kefanatikan luar biasa memimpin gerakan swadesi.

Berdasi artinya kita kemudian harus mengikuti perkembangan mode dari Paris. Sepatu artinya Adidas, Puma, Nike dan lainnya. Bahan dari setelan jas terbaik bukanlah buatan lokal, tetapi batik terbaik buatan Indonesia. Kain tenun Sumba hanya ada di Sumba. Demikianlah pula halnya dengan lurik, selop Yogya, pakaian kurung dan sebagainya. Lantas kenapa tidak merasa bangga dengan lurik? Kenapa malah beli sepatu buatan Itali? Itali semakin kaya sedangkan pengrajin lurik semakin kere. Apa ini ada hubungannya dengan penanaman modal asing. Saya kesulitan menafsirkannya.

Yang jelas keharusan berbusana sudah begitu melembaga. Kalau tidak pakai “ini” anda “berdosa”. Bila yang berwenang pakai “ini”, semua harus pakai “ini”. Mungkin kondisinya bisa berbalik, cuma kesewenangan selalu menyesakkan. Dari Jakarta kita sudah di TAP MPR kan tentang banyaknya kesesakan. Dari pemerintah daerah juga keluar segudang aturan yang menjengkelkan. Kenapa di Satya Wacana masih ada oknum-oknum yang menambah beban di atas punggung dan sudah mulai rubuh ini? Karena itu saya pilih sandal sebagai simbol pemberontakan terhadap kemapanan sepihak ini.

Simbol itu menjadi semakin perlu karena ada “kebiasaan” di dalamnya. Cory Aquino punya seragam kuning karena cerita tentang “The Yellow Ribbon” banyak dikenal rakyat Filipina. Cory memilih Laban dengan ibu jari dan telunjuk karena Laban lebih “dekat” dibanding victory (telunjuk dan jari tengah). Seharusnya kita memilih sandal (jepit) untuk simbol ketidaksetujuan kita terhadap kemapanan sepihak ini. Simbol karena kita diperlakukan tidak adil. Simbol karena banyak bakul jamu, tukang becak, pedagang kaki lima, buruh tani, kuli bangunan dan rakyat kecil lainnya cuma bisa membeli sandal jepit, dan kita harus tetap prihatin terhadap nasib mereka. Sandal jepit identik dengan keengganan rakyat kecil terhadap bikrokrasi yang selalu membuat mereka susah. Sandal bisa menjadi segalanya di Fakultas kita, di dalam ketidak netralannya itu. Dan itu perlu!

* Penulis adalah mahasiswa FTJE UKSW