Buku Sejarah: Pelarangan Perlu Dihentikan

Jakarta, Kompas - Pelarangan dan pembakaran buku-buku yang dinilai "bermasalah" oleh pemerintah harus dihentikan. Pemerintah seharusnya memberi contoh baik dalam mengatasi perbedaan pemikiran dan pendapat dengan mengutamakan akal sehat. Ini bermanfaat untuk membangun budaya bangsa yang menghargai kebebasan berpikir atau berekspresi.

Pernyataan yang didorong kejadian pelarangan dan pembakaran buku-buku teks Sejarah untuk SMP/SMA/sederajat di berbagai kota itu disampaikan Masyarakat Pencinta Buku dan Demokrasi di Jakarta, Selasa (7/8). Mereka, antara lain Franz Magnis-Suseno dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Ganjar Pranowo Sekretaris Fraksi PDI- P DPR, Ayu Utami mewakili penulis, Ketua Ikatan Penerbit Buku Indonesia Setia Darma Madjid, Marco Kusumawijaya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan M Ridha Saleh dari Komnas HAM.

Marco mengatakan, tindakan pembakaran buku merupakan kekerasan negara terhadap kebebasan mengekspresikan seni, pikiran, dan budaya. Franz Magnis mengatakan, kontroversi dalam sejarah itu hal biasa. Yang dibutuhkan, yaitu kebesaran hati untuk mau menerima kebenaran sejarah. "Sejarah itu memang pro-kontra. Bangsa ini harus belajar menghargai hal yang tak disetujui dengan cara baik. Ini akan mendidik anak bangsa untuk dewasa mengambil sikap di tengah perbedaan," katanya.

Mereka geram melihat pembakaran buku Sejarah yang masih dilakukan pada era Reformasi ini, apalagi itu dilakukan pejabat kejaksaan, dinas pendidikan, dan wali kota yang seharusnya bisa mendidik masyarakat untuk menghargai demokrasi.

Atas dasar akal sehat dan demokrasi, mereka menuntut permintaan maaf secara terbuka dari para pelaku pembakaran buku Sejarah di berbagai kota. Tindakan itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah di semua tingkatan diminta membuka dialog.(ELN/NWO)