Struktur Federasi Indonesia

Sejak jadi reporter kurcaci pada 1991, saya sering mewawancarai Rahman Tolleng dari Forum Demokrasi. Isunya macam-macam tapi selalu soal politik. Saya perhatikan banyak sekali ramalan dan analisis dia benar. Lama-kelamaan saya dekat dengan "Pak Rahman" maupun kawan-kawannya: Abdurrahman Wahid, Marsillam Simanjuntak dll.

Rahman orang Bugis yang kuliah di Bandung pada 1960an. Dia terlibat gerakan mahasiswa termasuk jadi pemimpin redaksi mingguan Mahasiswa Indonesia Jawa Barat. Pada 1968, ketika Presiden Soekarno tumbang, Rahman termasuk mahasiswa yang mau berjuang "dari dalam" tubuh Golongan Karya. Dia jadi anggota parlemen serta jadi editor harian Golkar Suara Karya. Namun dia tak tahan dengan fasisme Orde Baru. Dia akhirnya dipenjara tanpa pengadilan pada 1974.

Ketika bebas, Rahman memutuskan kerja sebagai editor buku di Grafiti Pers. Dia banyak menerbitkan buku-buku bermutu. Orangnya teliti. Buku-buku pilihannya bagus-bagus. Terjemahan juga tak macam terjemahan hari ini. Kegemarannya yang unik adalah mengumpulkan kliping-kliping.

Dia orang Partai Sosialis Indonesia. Dia pernah dekat dengan Sutan Sjahrir maupun Soemitro Djojohadikusumo, dua tokoh PSI. Sjahrir bekas perdana menteri dan politikus yang menganjurkan diplomasi dengan Belanda. Seteru Sjahrir adalah Tan Malaka, yang menganjurkan jalur "perjuangan" atau militer, dalam program "Merdeka 100%." Djojohadikusumo seorang ekonom yang terlibat "pemberontakan" Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatra dan Sulawesi lantas pindah ke luar negeri.

Terkadang "Pak Rahman" agak hati-hati. Tapi saya bisa mengerti mengingat pengalaman pahitnya. Pada 1990an, dia mendirikan Forum Demokrasi bersama Abdurrahman Wahid, Arief Budiman, Bondan Gunawan, Marsillam Simandjuntak dan sebagainya.

Rahman Tolleng sering bicara Pancasila sebagai "kompromi politik" --tak perlu diteruskan kesalahpahaman Pancasila sebagai ideologi. 

Pancasila adalah kompromi pada Agustus 1945 antara kubu Islam, yang ingin mendirikan negara Islam berdasarkan syariah Islam, dan kubu sekuler, yang ingin memisahkan agama dan negara. Kompromi tersebut disepakati pada 18 Agustus 1945 bersama dengan diresmikannya Undang-undang Dasar 1945. Artinya, Indonesia bukan negara Islam, dan agama-agama, terutama Islam, juga dibuat berjarak, negara tak perlu campur tangan urusan agama --kecuali beberapa urusan teknis dalam Islam misalnya haji-- sebaliknya, agama-agama juga tak ikut dalam hukum dan aturan negara.

Belakangan ini, ketika saya banyak wawancara soal buku saya, Rahman Tolleng beberapa kali mengatakan bahwa Belanda sebenarnya lebih mengerti soal pembagian administrasi kepulauan ini daripada para pemimpin Indonesia. Logikanya, studi tentang berbagai aspek budaya, politik dan sebagainya, di Pulau Jawa, Sumatra, Bali dan sebagainya, tentu saja, dikerjakan lebih banyak dan lebih serius oleh orang Belanda daripada para peneliti Indonesia.

Banyak ahli Belanda di Universitas Leiden menulis dan mempelajari mulai dari menterjemahkan Nagarakrtagama karya Prapanca, dari bahasa Kawi ke bahasa Belanda, hingga bikin buku mutakhir soal communal violence pasca-Suharto. Ini artinya, dia merasa perlu melihat struktur yang dulu diusulkan Belanda sebagai struktur administrasi Indonesia.

"Tidak bisa main bagi-bagi gitu saja," katanya.

Ini penting mengingat sejak merdeka pada 1945, Indonesia tak pernah lepas dari "pemberontakan" terhadap negara ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, selalu ada gerakan tidak puas dengan pembagian kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia. Tentara Indonesia tugasnya cuma, sekali lagi, cuma melawan warga Indonesia.

Struktur yang dulu dirundingkan dengan Belanda adalah Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, sebagai suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Jangan salah, BFO ini diwakili oleh orang-orang kulit coklat juga. Ketuanya adalah Sultan Hamid II dari Pontianak yang terpilih dalam konferensi federal di Bandung pada Mei 1948.

Kesepakatan Den Haag ini perlu dipelajari karena jangan-jangan lebih mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat dari berbagai kelompok etnik dan struktur masyarakat yang ada di Indonesia. Perundingan Den Haag ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia.

Hasilnya, RIS terdiri tujuh negara bagian:

• Republik Indonesia (ibukotanya Jogjakarta)
• Negara Indonesia Timur (Makassar)
• Negara Pasundan (Bandung)
• Negara Jawa Timur (Surabaya namun didirikan di Bondowoso)
• Negara Madura
• Negara Sumatra Timur (Medan)
• Negara Sumatra Selatan

Di samping itu, ada juga negara-negara yang berdiri sendiri dan tak tergabung dalam RIS namun duduk dalam BFO (selaku lembaga permusyawaratan). Struktur ini kepalanya adalah Ratu Belanda. Ia semacam commonwealth. Ini mirip negara-negara bekas jajahan Inggris. Mereka sudah merdeka --macam India, Malaysia dan lain-lain-- namun masih punya lembaga persekutuan dengan London. Ini simbolis saja. Struktur ini dianggap bisa mengimbangi daerah-daerah yang relatif kecil ini dari negara-negara bagian yang jauh lebih besar atau besar penduduknya.

• Jawa Tengah
• Kalimantan Barat (Pontianak)
• Dayak Besar
• Daerah Banjar
• Kalimantan Tenggara
• Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)
• Bangka
• Belitung
• Riau

Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para pemimpin negara bagian dan daerah dari total 16 teritori:

• Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville
• Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat
• Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur
• R.A.A. Tjakraningrat dari Negara Madura
• Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar
• Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka
• K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung
• Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar
• Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah
• Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur
• M. Jamani dari Kalimantan Tenggara
• A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur
• Mr. Djumhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan
• Radja Mohammad dari Riau
• Abdul Malik dari Negara Sumatra Selatan
• Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur

Struktur ini dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Umurnya cuma tujuh bulan. Konstitusinya, yang dibuat dengan detail dan sangat melindungi hak asasi manusia, secara sederhana diubah jadi UUD Sementara 1950, yang dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur NKRI ini sangat terpusat pada Jakarta. Ini jadi lebih terpusat lagi ketika pada Juli 1959, Presiden NKRI Soekarno membubarkan parlemen dan konstituante serta memakai lagi UUD 1945. Konstitusi 1945 ini notorious tak melindungi hak asasi manusia.

Jenderal Soeharto memanfaatkan stuktur dan konstitusi ini selama tiga dasawarsa, menjadikan negara-negara bagian dan daerah-daerah itu jadi sangat tergantung proses pengambilan keputusan di Jakarta.

Pelanggaran hak asasi manusia dan penipuan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia juga termasuk salah satu yang paling parah dalam zaman modern. Hingga kini, struktur NKRI inilah yang dipakai di Indonesia.