Gus Dur Bantah Terlibat Kontrak BIN

Yeni: Bapak Bukan Antek BIN

Jakarta - Surya

Gus Dur bikin berita lagi. Badan Intelijen Negara (BIN) diduga menggunakan nama Gus Dur Foundation (GDF) untuk menyewa jasa firma lobi di Amerika Serikat (AS), Richard L Collins & Co, sebesar 30.000 dolar AS per bulan, untuk menekan Kongres dan pemerintah AS. Tujuannya supaya Kongres dan pemerintah AS mengakhiri embargo militer pada akhir Desember 2005 lalu dan menyetujui pemulihan kembali program pelatihan militer untuk Indonesia.

Namun Gus Dur membantah dirinya terlibat dalam kontrak GDF dengan Richard L Collins & Co. Gus Dur menegaskan sama sekali tak pernah diberi penjelasan oleh pejabat intelejen yang pernah mendatanginya tahun 2004 lalu, bahwa namanya akan digunakan untuk kepentingan lobi itu.

"Saat itu memang ada pejabat intelijen yang datang menemui saya, yakni Pak As'ad yang saat itu menjabat Wakil Kepala BIN. Tapi dia datang secara pribadi dan bertanya ke saya apakah nama saya boleh digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya saya jawab, boleh-boleh saja," tutur Gus Dur, di Jakarta, Senin (11/9).

Gus Dur mengaku kaget karena belakangan baru tahu namanya digunakan untuk kepentingan dihapuskannya embargo militer oleh AS. Padahal, embargo itu dulu diberikan karena banyak persenjataan asal AS digunakan untuk tindak
kekerasan dan pelanggaran HAM. "Saya ini anti kekerasan. Sedangkan diberikannya embargo militer itu karena kekerasan. Kita tahu semua masalah itu, jadi ada pebedaan antara kepentingan hukum dengan kepentingan bangsa dan negara seperti yang dia maksud," tuturnya.

Disinggung apakah akan menggugat, Gus Dur enggan memastikan. Menurut dia, aneh juga jika namanya digunakan untuk kepentingan itu. "Kalau saya menuntut, nanti malah ditertawakan. Tidak usah lah," kata Gus Dur.

Tentang keterlibatan Gus Dur Foundation (GDF), Wendell Rawls, Direktur Eksekutif The Center for Public Integrity (CPI), lembaga yang membawahkan konsorsium junalis investigatif internasional di AS, Rabu (6/9) mengatakan, "Ini sama dengan CIA menggunakan Katrina Fund Bush-Clinton sebagai perantara untuk mempengaruhi pemerintah luar negeri."

Rawls dalam rilisnya menyebutkan, fakta tentang badan intelijen asing menyewa jasa firma lobi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah AS sudah menjadi kebiasaan di Washington. Menurut dia, hubungan antara BIN dengan bekas Presiden Abdurrahman Wahid itu tercatat dalam laporan Collins & Co atas permintaan Foreign Agent Registration Act (FARA).

FARA merupakan lembaga negara yang didirikan sejak 1938 sebagai reaksi Kongres AS terhadap melimpahnya propaganda agen-agen Jerman sebelum Perang Dunia II. Dari dokumen FARA ini, diketahui GDF menyewa Collins & Co sebesar 30.000 dolar AS per bulan pada Mei 2005.

Dokumen FARA juga menunjukkan hubungan antara GDF dengan Collins & Co sebagai "diarahkan dan dibiayai oleh (badan intelijen Indonesia)." Bahkan, pada Juni-Oktober 2005, kontrak lobi dilakukan langsung antara Collins & Co dengan badan intelijen tersebut. Saat itulah, para pelobi AS kadang-kadang bersama para pejabat badan intelijen Indonesia bertemu dengan sejumlah tokoh kunci Kongres dan stafnya.

Ujung-ujungnya, Kongres AS menyetujui kerjasama dan bantuan militer untuk Indonesia pada akhir 2005, padahal militer Indonesia masih dianggap terlibat dalam serangkaian pelanggaran HAM. CPI mencontohkan keterkaitan badan intelijen itu dengan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Thalib, tahun 2004.

Hubungan Legal

Direktur The Wahid Institute (WI), yang juga putri Gus Dur, Yeni Wahid mengatakan, antara WI-GDF tak memiliki hubungan legal dengan BIN. Kedatangan As'ad kepada ayahnya, saat itu bisa diterima karena As'ad adalah orang NU. Kalau As'ad datang sebagai orang BIN, katanya, pasti akan ditolak.

Dalam pertemuan itu, kata Yeni, As'ad tak pernah menjelaskan detail akan digunakan untuk kepentingan apa nama ayahnya, dan dengan cara bagaimana. Karena itu, keluarga Gus Dur mengaku sangat kaget dengan munculnya pemberitaan itu.

"Yang saya dapati dalam dokumen FARA itu ada tandatangan perjanjian lembaga intelejen Indonesia yang menggunakan GDF dengan lembaga lobi di AS. Gus Dur Foundation (GDF) sendiri tak pernah melakukannya. Gus Dur tak pernah tandatangan, mendengar namanya saja baru sekarang," tuturnya.

Atas masalah ini, Yeni mengaku ini karena kekurang hati-hatian. Karena itu, ini menjadi pelajaran agar ke depan, jika ada orang yang meminjam nama untuk kepentingan bangsa dan negara, dia akan minta penjelasan detail dan sinkronisasi dengan kepentingan yang dimaksud.

Soal tuntutan, hal itu masih dipelajari, sebab antara GDF-BIN tidak ada kontrak resmi. Jika tak ada kaitan institusional, maka tidak ada alasan untuk menuntut secara hukum.

Yeni mengatakan, akibat pemberitaan itu memang sangat menyudutkan. Seolah-olah Gus Dur ada di bawah BIN. Hal itu, kata Yeni, tidak mungkin. Sebab ayahnya sangat komitmen terhadap penegakan HAM, karena itu Gus Dur tidak mungkin menjadi antek BIN.

"Kami agak sebel juga dengan berita ini. GDF itu kan lembaga sosial, karitatif dan selama ini tidak pernah melakukan kegiatan apapun," katanya. Untuk mencegah terjadinya salah persepsi di masyarakat seolah-olah Gus Dur mendapat aliran dana dari BIN, Gus Dur akan mengirimkan surat ke FARA dan Collins & Co. Yeni mengharapkan pihak-pihak terkait juga memberikan klarifikasi agar duduk perkaranya bisa dijelaskan.

Tidak profesional

Pengamat militer MT Arifin menilai rekaman kontrak antara BIN-GDF yang ditujukkan FARA menunjukkan tidak profesionalnya BIN. Menurut Arifin, jika dilihat dari segi kepentingan bangsa, wajar ada upaya lobi. Namun dari segi hubungan antarnegara, mestinya penyelesaian menggunakan jalur politik resmi. Itu harus diselesaikan di tingkat pemeritah masing-masing, baru kemudian di tingkat teknis.

"Jadi, tidak menggunakan jalur-jalur seperti itu. Saya yakin pasti ada kepentingan lain di balik itu, selain soal embargo," ujarnya.

Dijelaskan, dengan menggunakan lobi asing dan melibatkan GDF, menunjukkan hubungan intelejen Indonesia dan AS tidak setara. Ini merupakan upaya menyimplifikasi masalah antarnegara dengan pendekatan teknis bisnis. "Kalau untuk hubungan antarnegara mestinya tidak seperti itu. Menggunakan jasa-jasa pihak akan memperlihatkan kapasitas kemampuan penyelesaian masalah oleh lembaga negara sangat lemah. Kalau itu yang dilakukan, lantas di mana peran Deplu (departemen luar negeri) dan lembaga lainnya," urainya.

Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo juga kaget karena yang melakukan lobi justru BIN, bukan Kedutaan Besar RI di AS atas nama pemerintah RI. "Badan intelijen melakukan operasi di luar negeri boleh-boleh saja, tapi tidak sewajarnya kalau melakukan lobi secara terbuka begitu," katanya.

Djoko menganggap kasus ini perlu dicek juga sumber dana untuk menyewa jasa firma lobi tersebut. "Ini belum tentu melanggar aturan, dan pada dasarnya 30.000 dolar itu tidak besar karena saya tahu Saudi Arabia itu jutaan dolar yang dihabiskan tiap bulan untuk lobi seperti ini di Amerika," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie menegaskan, jika benar BIN memanfaatkan Gus Dur untuk melobi Kongres, itu berarti positif. Karena, BIN sebagai bagian dari pemerintah telah menggunakan Gus Dur sebagai tokoh nasional untuk kepentingan negara.

"Diplomasi resmi pemerintah kita kan gagal, Deplu tak berhasil melobi AS untuk mencabut embargo. Nah, BIN yang tahu kekuatan Gus Dur di mata AS, melihat Gus Dur dapat dimanfaatkan untuk membantu bangsa dan negara. Itu kan positif," tegas Effendy, yang juga Ketua DPP PKB.

Dia mengingatkan, untuk keperluan melobi pihak luar negeri, Indonesia harus melakukan multi track diplomation. Artinya, lobi dari berbagai jalur dan berbagai arah serta dimensi. "Salah satu jalurnya adalah menggunakan keberadaan tokoh nasional seperti Gus Dur," paparnya. jbp/tof/jun/yul/bec

http://www.tribun-batam.com/index.php?module=detail&noberita=21422
http://www.indomedia.com/bpost/092006/8/depan/utama8.htm