BIN Gunakan Wahid Institut Lobi Kongres AS

Suara Pembaruan

[WASHINGTON] Badan Intelijen Negara (BIN) menggunakan sebuah lembaga yang terkait dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan nama Wahid Institut untuk melobi Kongres Amerika Serikat (AS) guna membuka kerja sama militer dengan negara-negara Asia Tenggara.

Demikian disampaikan Center for Public Integrity, sebuah lembaga advokasi dan penyelidik independen, yang berbasis di AS, sebagaimana diberitakan Associated Press, Jumat (8/9) di Washington.

Laporan menyebutkan bahwa BIN menggunakan lembaga tersebut untuk melobi Pemerintah AS. Putri Abdurrahman Wahid yakni Yenny Wahid menolak laporan tersebut dan mengatakan, lembaga yang dimaksud adalah sebuah organisasi kemanusiaan.

Selain itu, dia menegaskan bahwa ayahnya tidak pernah melakukan kontak dengan kelompok manapun untuk melakukan lobi. Apalagi, dirinya disebutkan dalam laporan tersebut dikenal sebagai "operator politik" meminta izin dan menggunakan nama ayahnya sebagai mantan presiden dalam melakukan lobi ke Pemerintah AS.

Tahun lalu, Pemerintah AS mengakhiri embargo militer kepada Indonesia yang sudah berlangsung selama enam tahun, karena dipicu oleh tragedi Timor Leste tahun 1999 lalu. Pencabutan embargo penjualan peralatan dan kerja sama militer itu sebagai bagian dari upaya untuk memerangi terorisme bersama-sama dan juga menjadi kepentingan AS.

Dokumen Center for Public Integrity menyebutkan pihaknya menyimpan sejumlah bukti yang melibatkan perusahaan pelobi internasional Richard L Collins and Co.

Dijelaskan, Wahid Institut menerima dana senilai US$ 30,000 pada Mei 2005 untuk melobi "para pengambil kebijakan agar membuka kerja sama dengan Indonesia."

Dalam dokumen itu menyebutkan bahwa Wahid Institut memiliki hubungan dengan perusahaan Collins and Co. serta terkait dengan BIN. "Uang itu tidak berasal dari yayasan," kata Yenny yang saat ini menjadi salah satu penasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dikatakan, uang tersebut tidak berasal dari pemerintah tetapi itu berasal dari bantuan swasta dalam mendorong hubungan lebih erat antar kedua pihak dan peningkatan hubungan bisnis. [AP/H-12]