Kepulauan Wakatobi

Masa liburan tiba. Norman dan aku pergi ke Kendari untuk ikut berlayar bersama rombongan Worldwide Life Fund. Mulanya kami terbang dari Jakarta ke Kendari. Norman antusias sekali. Lalu kami naik ferry ke Baubau di Pulau Buton. Kapal pinisi WWF Menami menunggu kami di Pasarwajo, sekitar dua jam naik mobil dari Baubau. Pasarwajo dulu salah satu pusat kekuasaan kerajaan Buton. Tapi hari sudah malam ketika tiba di Menawi.

Kami pergi mengunjungi Pulau Hoga. Disini tempat liburan alam. Ada cottage kecil sekitar 150 buah tapi lagi sepi. Biasanya turis-turis datang dari Pulau Bali berlibur disini. Menurut beberapa nelayan penjaga cottage, sejak bom-bom meledak di Pulau Bali --terima kasih kepada Jemaah Islamiyah-- maka Pulau Hoga pun terkena getahnya. Uniknya, kepemilikan cottage ini bukan oleh perusahaan komersial. Satu keluarga nelayan biasaynya memiliki barang satu atau dua cottage. Mereka dikelola bersama-sama. Norman sendiri sibuk mencari kerang seharian. Juga makan ikan bakar. Aku sampai kuatir dia terlalu capek. Aku kuatir dengan kasur dalam kapal yang dari kapuk bisa membuat asmanya kambuh. Dari hasil tes darah, Norman alergi pada tungau debu.

Indarwati Aminuddin dan Hasrul Kokoh, dua teman lama dari Pantau, kini bekerja di WWF. Mereka mengajak aku ikutan tour ini selama seminggu. Menyenangkan sekali. Norman suka tidur dalam kabin kapal. Ia menciptakan "bentengnya" sendiri yang terbuat dari guling dan bantal.

Ia juga menjadi "ABK" -Anak Buah Kapal-- dengan tugas membersihkan dek setiap pagi dan sore. Seorang awak kapal, orang Buton, mengajari kami cara mengambil air laut dengan timba bertali sembari kapal berlayar. Ini bukan pekerjaan sulit tapi buat anak kecil cukup berat. Timba harus dilempar ke depan. Ketika ia menyentuh permukaan laut, ia dibiarkan mengalir ke belakang, ketika air penuh, ditarik ke atas. Kami juga snorkelling dekat Pulau Hoga. Aku juga memotret rombongan kami dan beberapa aktivis nelayan berpose bareng.

Perjalanan ini tepatnya diarahkan pada empat pulau: Wangiwangi, Kaledupa, Tomea dan Binongko yang disingkat Wakatobi. Ia juga dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Konon pada zaman kerajaan Buton, warga Binongko ditugaskan membuat alat-alat dari besi antara lain parang, pengupas kelapa, arit dan lain-lain. Maka kepulauan itu pun disebut "tukang besi." Pemerintah Indonesia menjadikan kepulauan ini sebagai suatu kawasan suaka. Kehidupan karang di kepulauan ini dianggap sangat indah sehingga harus dilindungi dari pengeboman ikan atau over fishing.

WWF dan The Nature Conservation mendapatkan dana USAID untuk bekerja bersama-sama membantu pemerintah Indonesia melindungi lautan ini. Mereka berdua yang mengatur perjalanan ini.

Norman juga sempat main sepak bola dengan anak-anak nelayan di Tomea. Lucu juga. Dia termasuk tambun untuk ukuran Tomea. Dia jadi goal keeper. Mereka tak bisa cakap bahasa Melayu. Norman juga tak bisa cakap bahasa Tomea. Mereka bicara bahasa sepak bola. Kami juga sempat jalan-jalan di pantai, melihat kerang dan mencari keong.

Di Pulau Binongko, kami menelusuri pulau, melihat tukang besi serta ibu-ibu menenun kain. Juga sempat mencicipi nasi kuning dengan ikan tuna pedas. Binongko termasuk supplier senjata untuk perang antar agama di kepulauan Maluku. Mereka sediakan sekitar 30,000 mata parang. Motivasinya, dagang saja.

Norman termasuk anak yang beruntung. Dia bisa jalan dan naik kapal dengan nyaman pada usia dini. Cuma di Kendari, asmanya kumat. Mungkin kelelahan, mungkin pengaruh kasur kapuk dalam kapal. Beruntung kami membawa nebulizer dan obat-obatnya.

Masalah dalam perjalanan? Aku kesulitan mendapatkan sinyal telepon genggam. Agak susah juga menghubungi teman-teman di Jakarta. Ini memang dampak dari ketergantungan terhadap teknologi. Aku sampai naik atap kapal atau bale-bale rumah sekedar mencari sinyal.

WWF juga minta aku menjadi instruktur pelatihan wartawan di Kendari selama dua hari. Sempat juga muncul di Kendari TV untuk bicara soal nasionalisme.

Pelatihan Manado

Budi Setiyono dan aku membantu Yayasan Lestari di Manado untuk bikin acara pelatihan wartawan selama tiga hari. Kami membagi kelas dalam dua bagian. Aku menerangkan "Sembilan Elemen Jurnalisme" ala Bill Kovach dan Tom Rosenstiel hari pertama. Lalu hari kedua dan seterusnya, kami lebih banyak belajar bersama.

Ada beberapa peserta yang kritis. Ada juga wartawan-wartawan dari media mainstream, tapi mereka malah kurang kritis. Mungkin sudah bertahun-tahun bekerja dalam sistem yang tak memberi kesempatan kepada mereka untuk mempertanyakan jurnalisme mereka.

Mereka yang kritis kebanyakan anak muda. Ada yang bikin syair dengan Bahasa Manado. Ada syair berjudul "Minahasan Manifesto" karya Fredy Wowor:

Indonesia bukang bangsa
Qta bangsa Minahasa
I yayat usanthi

Di Manado, kembali ke Jalan Roda, tempat makan dan diskusi, ketemu kenalan-kenalan lama. Aku juga sempat mengajar dua sesi di kampus Universitas Sam Ratulangi. Alex Ulaen, dosen Fakultas Sastra, minta aku memberi kuliah disana.

Acara ini dibiayai oleh Yayasan Lestari dan Yayasan Pantau. Kami senang ketemu orang-orang baru. Aku juga memanfaatkan pelatihan ini untuk menyegarkan kembali penulisan bab Minahasa aku soal nasionalisme disini. Aku merasa belajar banyak dari perjalanan Manado.

Tempo Membayar Utang dan Berutang Lagi

Farid Gaban

Pada Oktober 2005, teman saya Andreas Harsono mengirim sebuah berita Majalah Tempo ke Milis Pantau-Komunitas. Judul berita itu: "Confessions of a Freelance Mujahid". Berita itu seolah-olah berisi pengakuan seorang teroris bernama Abdullah Sunata yang punya rencana membunuh tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar-Abdalla.

Sempat ada sedikit perdebatan antara saya dan Andreas kala itu. Saya mencoba melihat berita itu secara kritis, sementara Andreas memilih menghindar dari memberi komentar terhadap artikel yang problematik ini.

Berita yang ditulis Nezar Patria itu (Tempo, No. 07/VI, Oct 18-24, 2005), menurut saya, jauh di bawah standar jurnalistik yang lazim dan tidak ketat dalam menerapkan standar peliputan.

Berita itu juga cenderung menyesatkan pembaca, sebab seolah-olah Tempo menerima pengakuan secara langsung dari "sang teroris" dan bahwa rencana membunuh Ulil memang benar adanya.

Lebih fatal, berita itu bersifat menghakimi secara sepihak orang yang tak berdaya (dalam penjara). Bayangkan jika Abdullah Sunata adalah orang yang berkuasa; akankah Tempo berani menulis seperti itu tanpa berisiko digugat seperti dalam kasus Tomy Winata?

Tempo diuntungkan tidak hanya oleh ketakberdayaan Sunata, tapi juga anggapan umum bahwa Sunata adalah teroris, yang karenaya tak perlu suaranya didengar. Namun, dari segi jurnalistik, saya menganggap, Nezar serta Tempo punya utang kepada Sunata dan pembacanya.

Well, pekan ini, Nezar dan Tempo membayar utangnya. Tempo memuat wawancara khusus Nezar dengan Abdullah Sunata, yang antara lain berisi penjelasan darinya soal tuduhan rencana pembunuhan Ulil itu.

Sunata mengatakan dalam wawancara itu, rencana pembunuhan Ulil diungkapkan oleh seorang saksi yang berada dalam tekanan polisi. Pengadilan Sunata sendiri tidak berhasil membuktikan adanya rencana itu, dan gagal membuktikan bahwa Sunata punya rencana membunuh Ulil, meski mengecam pandangan liberal tokoh JIL ini.

ANGKAT TOPI BUAT NEZAR

Upaya Nezar berkali-kali mewawancara Sunata patut dipujikan. Renungan baliknya sebagai orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan dan masuk penjara pada akhir Orde Baru lah yang barangkali mendorong Nezar terpacu untuk membuat klarifikasi lebih berimbang. Saya angkat topi buat Nezar.

Meski begitu, ada sedikit catatan tambahan. Wawancara khusus itu dimuat tujuh bulan setelah berita pertama. Banyak pembaca sudah melupakan "rencana teroris membunuh Ulil" (di tengah arus deras informasi, saya sendiri sudah melupakannya). Tulisan dalam pengantar wawancara itu gagal merujuk secara spesifik artikel yang dimuat pada Oktober 2005.

Isi wawancara Sunata mungkin tidak bisa diterima begitu saja sebagai kebenaran. Tapi, coba bayangkan jika Tempo mau menunggu wawancara terhadap tersangka ini untuk menurunkan berita pertama yang hampir sepenuhnya hanya bersumberkan pada polisi. Pasti akan ada perspektif berbeda.

Perspektif berbeda itu akan memandu kita untuk mengajukan pertanyaan lanjutan:

Apakah benar polisi telah sengaja melakukan frame-up, dan menunjukkan kekhawatiran berlebihan bahwa kaum teroris (atau siapa saja yang dituding teroris) akan membunuhi semua Muslim moderat/sekuler/liberal?

Apakah benar polisi punya motif untuk memperuncing konflik antara kelompok Islam moderat dengan kelompok garis keras, dan memicu spiral kekerasan tak berujung?

Apakah benar polisi mencoba membuat label serampangan bahwa mereka yang terlibat dalam perang agama di Ambon (seperti Sonata) otomatis menyetujui aksi teror di tempat lain di Indonesia?

Apakah benar polisi berbohong? Dan untuk motif apa mereka berbohong?

PELAJARAN TERPENTING

Saya kira liputan Nezar tentang Abdullah Sunata ini memberikan pelajaran terpenting bagi siapa saja yang ingin menulis kasus terorisme di Indonesia.

Pertama: Wartawan harus membuat atribusi fakta yang sejelas-jelasnya (bahwa beberapa statement polisi tidak bisa serta-merta dianggap sebagai FAKTA, melainkan harus dipandang sebagai KLAIM SEPIHAK)

Kedua: Wartawan juga perlu berhenti mengutip SUMBER ANONIM dari kalangan kepolisian (sumber anonim adalah sumber yang tidak bersedia mempertanggungjawabkan informasi/statement-nya)

Ketiga: Wartawan perlu menyadari bahwa polisi bukan pihak yang netral dalam "war on terror". Polisi punya kepentingan, termasuk kepentingan menyesatkan wartawan.

TAPI, APAKAH TEMPO BELAJAR?

Meski Nezar nampak belajar dari kelemahan prosedur jurnalismenya di masa lalu, Tempo secara keseluruhan belum beranjak jauh dari pola peliputan yang keliru tapi dipraktekkan terus-menerus.

Pada berita lain dalam edisi yang sama pekan ini, Tempo menurunkan berita terorisme yang lain, "Berkelit dengan Jejaring Lama", tentang penggerebegan teroris di Wonosobo, Jawa Tengah. (Berita ini dirujuk ke wawancara khusus dengan Sunata).

Dalam berita ini, yang ditulis Budi Setyarso, Tempo masih menggunakan pola-pola lama: begitu banyak sumber anonim, frame-up polisi yang tidak diverifikasi, kejanggalan yang tidak dipertanyakan, dan penghakiman sepihak kepada para tersangka teroris, baik yang mati maupun yang ditangkap.

Tempo belum belajar.

Pramoedya, fascism and his last interview

Andreas Harsono 

Blitar, East Java 

Just like most student activists in the 1980s, I began to read Pramoedya Ananta Toer through an underground network. The Indonesian military had virtually banned most of Pram's books at the time. They arrested three students for selling Pram's The Buru Quartet in Yogyakarta. They also arrested some students for inviting Pramoedya just to talk at a Jakarta campus. 

The repression put much pressure on our student activities. But obviously, it didn't stop distribution or the clandestine discussions. We saw Pram as a sympathizer of the downtrodden and an unwavering critic of Indonesia's ruling elite. To keep Pram's books on our shelves meant to resist. Slowly, Pram became our hero. 

In the 1990s, I began to work as a reporter myself, meeting Pram personally and learning more about his resistance when jailed on Buru Island. I sometimes interviewed him. But writing in a repressive environment, where self-censorship was common among Jakarta's mainstream media, did not help much to communicate his thoughts to my audience. 

In 1998, the then-president, General Soeharto, was forced to step down from power. Pram began to have more freedom to talk about what was on his mind. He talked about the two million people killed by the Soeharto regime in the 1960s. He blasted Soeharto. He defended his idol President Sukarno, arguing that Indonesia's revolution should be continued.

A nation of coolies, he once said about present-day Indonesia; first enslaved under the Dutch, and then under the feudal Javanese elite who assumed the reigns of power after independence. 

Javanism or Java fascism, he insisted, keeps the country enslaved. Javanism is to be loyal and obedient toward your bosses. Under Javanism, Indonesia has no rule of law, justice or truth. 

"Indonesia, you know, is a victim of fascism." 

Last month, I went to his house, a big, six-story white building with blue pillars and a swimming pool in the Bojong Gede area of South Jakarta. Pram repeatedly told me that the military had seized his 1965 house, but he proved that he could build another house. 

"It is even bigger than the old one," he giggled. "For me, to resist is just to keep writing. I proved it that I could overcome my enemies by my writings."  

I went there for another interview. This time, I challenged his passion about the dream of Indonesia. I told him that over the last four years, I had traveled into the jungles of Aceh and Papua. I had met Acehnese guerrillas and Papuan freedom fighters; I had gone to see Alifuru leaders in Maluku; I visited remote islands like Miangas in the Talaud islands or Ndana Island near Australia. I learned that the dream of Indonesia had been corroded. Hasan di Tiro of Aceh simply said that "Indonesia" is the pseudonym of bangsa Jawa, or "Javanese nation". Indonesia was imagined and created to serve the densely populated Java Island. 

The Papuans felt they were being exploited by Jakarta's imperialism. The Papuans were made to be dirt poor. In Ambon, Semuel Waileruny said the people of Maluku had suffered tremendously under the "Javanization" program. 

More than 6,500 Madurese were slaughtered in Kalimantan due to ethnic rivalries between the pro-Jakarta Malay and the more independent Dayak tribal groups. Poverty is still a big problem in many places in Indonesia. Corruption is another. Sixty 60 years after it gained independence, Indonesia seems to be a failed state. 

"How can you still believe in your dream of Indonesia?" I asked Pram. Pram listened to my shouting into his right ear. He still smoked his kretek (clove cigarettes) and sipped his dark coffee. But he nodded and took a deep breath. 

"The only thing that unites Indonesia is Bahasa Indonesia. That is the source," he answered. "Papuans also speak Bahasa Indonesia, not Papuan languages." He said he himself was detained for 14 years which included 10 years of forced labor on Buru island. "If you go to Buru and you see mango trees, then that is my good deed. I found a mango seed on a river with a German book. I planted that seed," he digressed. 

"Once there were some friends who came here from Aceh. I apologized for facts like this (murder). I apologized. I reject the idea of breaking up Indonesia. It will create continuous wars. Java is the source of murderers. For more than 100 years, Java sent murderers to Aceh, since the Dutch period until today." "

I apologized to my Acehnese friends," he said. "Aceh has individual courage. Other people (in Indonesia) only dare to fight in groups. But the Acehnese fight continuously against the Dutch, the Japanese and now the Javanese." 

"If Indonesia was to break up, wars will happen continuously. Java has too many people and they are mostly poor." 

Pram told me he did not believe Indonesia could solve the Aceh problem, even with the latest Helsinki agreement. He saw that the mind-set among the ruling elite hasn't changed: They saw Indonesia more as a territorial matter than a nation-building process. 

"Indonesia is the product of young people. Its peak was the Youth Pledge in 1928. It was the beginning of this country. The history of Indonesia is the history of young people. It is not understood by Indonesian leaders after Sukarno." 

Well, I asked him again, if Java continues to send murderers to Aceh, Papua, Maluku and other places, but Indonesia should remain united, does he mean that the more than 200 million people living in Indonesia should accept their misery? It's been 60 years, but killing in the name of Indonesia still takes place. 

Indonesia kills almost as many of its citizens as Germany did under Adolf Hitler (six million victims) or the Soviet Union under Joseph Stalin (five million). Pram remained quiet, sucking on his kretek again and then excusing himself to the toilet.  "My problem is this," he giggled, pointing to his trousers. 

It had already been two hours and I decided to stop the interview. I knew he needed to take a break. He came out to meet me again, walking me to his terrace and his beautiful garden. My cameraman colleagues asked him to sit here and there. Finally, we said goodbye. 

e promised me he would continue the interview. I said next week. But next week never came. Pram succumbed to his long illness once again and decided to meet his fate last week. S

Selamat tinggal Bung Pram. Kami akan teruskan jejak langkahmu. (Farewell, Brother Pram. We will continue in your footsteps.) 

Andreas Harsono is the head of the Pantau media group, interviewing Pramoedya for his upcoming book "From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism." 

The Jakarta Post, Sunday, May 7, 2006

Javanisme

“Le javanisme, ou fascisme javanais, maintient le pays dans l'esclavage. Le javanisme, c'est d'être loyal et obéissant envers vos patrons. Sous le javanisme, l'Indonésie n'est pas régie par la loi, la justice ou la vérité.” L’écrivain Pramoedya Ananta Toer dans sa dernière interview, recueillie par Andreas Harsono (« The Jakarta Post », 7 mai 2006).

Blitar dan Laptop Dicuri

Pada 30 April ini, aku naik kereta api eksekutif Gajayana dari Jakarta menuju Blitar di daerah timur Pulau Jawa. Tujuannya, meliput suasana tempat pemakaman Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Aku juga ingin mengunjungi candi Palah di desa Panataran, sebuah candi Shiwa Hindu peninggalan kerajaan Kediri dan Majapahit pada abad 12.

Aku pergi bersama Sapariah Saturi, seorang wartawati Madura Pontianak, juga teman lama. Ia bekerja untuk harian Bisnis Indonesia di Jakarta. Sapariah adalah orang yang menciptakan "lima dasar negara" Indopahit alias Indonesia Keturunan Majapahit. Menarik buat kami untuk mengunjungi candi Majapahit ini.

Sialnya, dalam kereta api, tas aku dibuka pencuri. Laptop Toshiba, adaptornya serta kamera digital, dicuri. Tanpa tasnya diambil.

Kami sempat tidur antara Purwokerto dan Solo. Aku tidak tidur-tidur amat. Aku baru sadar kecurian di stasiun Tulungagung ketika matahari mulai terbit. Kami duga pencurian terjadi ketika banyak penumpang turun dan pendagang kaki lima naik kereta di stasiun Jogjakarta dan Solo. Sapariah kesel sekali.

Aku rencananya tak membawa laptop karena tahu kereta api di Jawa ini rawan pencurian. Tapi ada deadline untuk The Jakarta Post soal Pramoedya Ananta Toer. Aku terpaksa membawa laptop untuk menulis obituari Pramoedya.

Sudahlah. Minimal data buku sudah ada salinannya. Aku anggap ini keteledoran. Seharusnya, aku menyimpan tas itu di bawah kaki. Sapariah menyimpan USB dengan data buku.

Perjalanan itu sendiri sangat menyenangkan. Kami tinggal di sebuah hotel kuno di Blitar. Dua kamar berbeda tentu. Stasiun kecil. Makan nasi pecel. Lihat-lihat museum Soekarno. Ada juga cerita soal lukisan Soekarno yang "hidup" --selalu berdenyut-denyut walau tak ada angin. Atau meramal nasib dengan pecahan uang rupiah dengan gambar Soekarno.

Petugas museum mengeluarkan koleksi langka itu. Ia mengetesnya di tangan kami. Bila uang kertas itu "menggiling" diri, artinya kami akan mendapat keberuntungan. Maka aku mencoba tanganku. Ternyata uang itu, tanpa aba-aba, bergiling di tangan. Sapariah juga demikian. Bahkan lebih cepat.

Aku mewawancarai beberapa pengunjung makam Soekarno. Ada rombongan ibu-ibu petinggi polisi. Tapi ada juga sepasang suami-isteri, berdoa depan makam Soekarno, minta dikarunia keturunan. Macam-macam deh. Aku geli saja lihat mereka. Soekarno adalah playboy besar. Matanya tak bisa berkedip bila lihat perempuan cantik.

Blitar adalah bagian dari bab Jawa dalam bukuku From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism. Aku sudah belajar soal pemikiran Soekarno ketika masih duduk di bangku sekolah lanjutan. Aku membaca biografi karya Cindy Adams ketika kumisku belum tumbuh.

Di bangku lanjutan atas, aku bikin paper soal Soekarno muda dan pemikirannya. Kini aku membaca banyak sekali buku tentang Soekarno. Aku seorang pengagum Soekarno. Namun kekaguman itu juga kini diimbangi oleh sikap kritis. Ketika Soeharto menggulingkannya, Soekarno sibuk ngeloni seorang isteri mudahnya, yang belum umur 20 tahun.

Kami juga mengelilingi Candi Palah. Indah sekali. Kebetulan kami bisa mengerti sedikit soal relief Ramayana di candi itu. Ceritanya soal pasangan Rama dan Sinta. Bagaimana Sinta diculik oleh Rahwana dari kerajaan Alengka lalu Rama mencari isterinya itu. Rama dibantu oleh raja kera Hanuman. Aku membeli buku kecil Memperkenalkan Komplek Percandian Panataran di Blitar karya Soeyono Wisnoewhardono.

Sapariah adalah teman perjalanan yang menyenangkan. Kami banyak diskusi soal kesulitan disain negara ini. Dia cerita banyak soal perdagangan gula yang tidak fair di Kalimantan Barat. Indopahit, tentu saja, banyak kami guraukan. Soekarno seorang sosok besar tapi juga banyak kekeliruannya ketika merancang nasionalisme versi Majapahit untuk Indonesia.

Aku tak menyangka Sapariah menciptakan "lima dasar negara" Majapahit. Mulanya sebagai olok-olok a.l. Indopahit itu dasarnya korupsi, rasialisme, militerisme dan sebagainya. Tapi lama-lama, aku kira, dasar-dasar itu melekat pada negeri ini.

Kami kenal mulanya di Pontianak pada akhir 2004. Dia membantu aku banyak memahami soal ethnic cleansing orang Madura di Kalimantan. Belakangan ia pindah ke Jakarta. Lebih sebagai kawan. Tapi juga merasa bisa saling cocok, saling bergurau dan meledek. Hubungan kami enak.

Aku kira ini hubungan yang menenangkan. Ia orang yang strict di bidang kehidupan pribadi namun simpatinya pada golongan yang tertindas. Kami pulang ke Jakarta pada hari Rabu naik pesawat terbang dari Malang. Badan capek. Riset dapat banyak hasil. Sayang, tak ada foto-foto karena kamera dicuri.

Di Jakarta, kami juga terhadang kemacetan besar. Namun kami kembali ke Jakarta dengan relasi yang jauh berbeda. Kami akan belajar mengenal diri kami dengan lebih baik. Kami ingin menata kehidupan ini dengan jalan bersama.