Protes "Indopahit" Lewat Kaos Anarkis

Ketika di Kupang beberapa waktu lalu, saya sering melihat sebuah kaos warna putih atau hitam dengan tulisan “Timor Merdeka” yang dipakai aktivis di sana. Alamak! Timor Barat juga ingin merdeka macam Timor Timur?

Saya beruntung bisa menemui Danny Wetangterah dari Komunitas Akar Rumput, sebuah organisasi seniman plus aktivis, yang membuat kaos itu. Wetangterah seorang anak muda, biasa dipanggil DW, umur 28 tahun, papa asal Pulau Alor dan mama Pulau Sabu. Rambutnya pendek. DW juga pengelola situs web log http://www.timormerdeka.blogspot.com/. Isinya, kebanyakan berupa renungan.

DW menerangkan kaos macam begitu, sebut saja “kaos anarkis,” dibuat untuk menarik perhatian orang. Ia prihatin dengan berbagai kasus di Nusa Tenggara Timur mulai dari busung lapar, korupsi, gempa bumi di Alor hingga pengungsi milisi Timor Leste. Ada puluhan ribu pengungsi tinggal di daerah Bellu dan Kupang.

“Kok pemerintah kurang respons. Kita ingin menyalurkan kita punya ketidakpuasan,” kata DW. Lalu muncul ide bikin kaos “Timor Merdeka” pada pertengahan 2004. “Kawan-kawan sangat takut. Maka kita bikin tambahan ‘Merdeka dari Penindas dan Ketidakadilan Penguasa’.”

Saya tahu bahwa ide “Timor Merdeka,” walau bukan isu besar, memang bergaung di Kupang, Soe, Atambua dan sekitarnya. Intinya, bagaimana kalau Timor Barat merdeka dari Indonesia, sama dengan tetangga mereka di timur, yang lepas dari pendudukan Jakarta pada 2000? Kesulitannya memang luar biasa namun ide itu ada, ketidakpuasan terhadap Indonesia cukup besar.

Roby Lay, rekan DW, cerita bagaimana seorang pemakai kaos ditanyai tentara. “Rupanya dia juga ingin punya,” Lay tertawa.


Kaos Timor Merdeka
Pakaian senantiasa punya makna politik, dari kebaya Solo hingga peci Acheh, dari sarung Ende Lio hingga batik Melayu, dari safari ala Jenderal Soeharto hingga jas necis ala Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya punya makna politik. Marshall MacLuhan mengatakan “the medium is the message.” Medium itu sendiri adalah pesannya.

Kaos anarkis juga pernah saya lihat di Jakarta. Suatu siang di daerah Pramuka, ada lelaki pakai kaos dengan font besar “PKI” --tapi jauh lebih kecil di bawahnya tertulis, "Pecinta Kaos Indonesia." He he he. Bukan "Partai Komunis Indonesia" yang selama 40 tahun lebih dijadikan hantu dan kambing hitam dalam politik nasional Jawa.

Di London, sebuah kota yang pernah punya dua juta orang berdemonstrasi anti-Perang Irak, saya sering lihat kios menjual T shirt warna putih dengan dua gambar berdampingan. Gambar pertama, President George W. Bush dengan caption "Bad Bush." Gambar kedua, rambut-rambut kelamin muncul dari celana dalam perempuan dengan caption "Good Bush."

Kata "bush" dalam bahasa Inggris artinya "semak-semak." Jadi, ada “semak-semak yang baik” dan “semak-semak yang buruk.” Presiden Bush adalah bush yang buruk. Tapi bush yang baik? Silahkan tafsir sendiri.

Di Papua lain lagi. Saya kira kalau hari ini ada referendum di Papua, mayoritas orang Papua akan memilih lepas dari Indonesia. Mereka kebanyakan menganggap Free Act Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 dilakukan dengan manipulasi pihak Indonesia. Mereka juga kurang puas dengan paket Otonomi Khusus dan pemecahan Papua jadi dua provinsi. Ini mengingatkan mereka pada politik devide et impera zaman Hindia Belanda.

Tujuan Pepera, sesuai mandat dari United Nations, adalah melakukan referendum untuk sekitar sejuta warga Papua: ikut Indonesia atau berdiri sendiri. Namun Indonesia memakai sistem perwakilan dengan 1,025 pemilih saja. United Nations, Amerika Serikat dan masyarakat Barat lain, menutup mata terhadap manipulasi ini.

Maka wajar bila muncul kaos anarkis. Pada Mei 2005, di Jayapura ada demonstrasi. Acara diisi dengan pidato-pidato. Saya senang mendengarkan bahasa Papua. Mereka pakai kata "sa" untuk "saya" atau "kitorang" untuk "kita orang." Lalu banyak kalimat Melayu diakhiri dengan akhiran "kah." Di Papua sendiri ada lebih dari 250 bahasa --sekaligus etnik-- sehingga bahasa nasional mereka tak lain ya Melayu Papua.

Teriakan-teriakan, "Uuuuu uuuuu uuuu ..." terkadang terdengar dalam demonstrasi itu. Teriakan khas orang Papuakah? Juga sorak-sorai, “Merdeka … Papua merdeka.” Mereka pawai dari Abepura menuju Jayapura. Jarak lumayan. Hampir semua peserta demonstrasi orang rambut keriting alias “penduduk asli.”

Seorang perempuan muda Desy, cucu Seth Rumkoren, seorang tokoh nasionalis Papua, membacakan pernyataan di depan anggota-anggota Parlemen Papua. Demonstrasi serupa, menurut beberapa wartawan, diadakan di Jakarta dan Belanda. Semua menuntut koreksi terhadap sejarah resmi bahwa rakyat Papua memilih masuk Indonesia.

Ada peserta memakai kaos warna putih dengan kalimat di punggung, "Jangan bunuh anak-anak Tuhan di negri ini karena itu Tuhan punya hak. Jangan sembunyikan sejarah leluhur kami, karena itu kitorang punya." Ini mengingatkan orang-orang yang membacanya bahwa terjadi banyak pembunuhan orang Papua oleh aparat Indonesia. Amnesty International memperkirakan 100 ribu orang Papua mati akibat pendudukan Indonesia sejak 1969.


Kaos Jangan Bunuh Papua
Menariknya, saya sempat bertanya siapa orang yang membuat kaos "Jangan Bunuh" ini?

Tidak ada jawaban pasti namun seseorang menyebut nama seorang dosen Universitas Cenderawasih. Menariknya, nama itu adalah nama Jawa! Saya percaya banyak “pendatang” –sebagai antonim dari “penduduk asli”-- ikut memperjuangkan hak asasi orang Papua. Ini mengingatkan saya pada pendekar-pendekar hak asasi macam Bambang Widjojanto dan George Junus Aditjondro, yang berdarah Jawa, yang pada 1970-an and 1980-an bekerja untuk hak orang Papua di Jayapura.

Ada juga peserta memakai kaos Black Brothers. Ini kelompok band Papua yang melarikan diri ke Papua New Guinea pada 1979. Dari sana mereka pindah ke Belanda dan mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Pada 1983 dan 1984, mereka ke Vanuatu untuk membantu Organisasi Papua Merdeka. Belakangan mereka ke Canberra.

Menurut tabloid mingguan Green Left Weekly dari Sidney, Black Brothers menggunakan musik dan lirik mereka untuk memperjuangkan hak-hak orang Papua melawan penindasan Indonesia. Band ini dikatakan sebagai kelompok musik paling penting di kawasan kepulauan Pasifik.

Kaos dan rekaman lagu-lagu Black Brothers tersebar cukup luas di Papua. Saya memotret Joe Maita, satu pemuda Papua dengan kaos Black Brothers. Maita peternak babi di Abepura. Pesan kaos, "Spirit of the Best: Black Brothers."

Maka ia pun cerita dengan bangga soal Black Brothers!


Kaos Black Brothers
Di Aceh urusan kaos mungkin tidak begitu menonjol. Di Aceh, orang melawan Jakarta dengan pasang saja gambar bendera Gerakan Acheh Merdeka. Saya pernah lihat anak kecil menggambar bendera Indonesia berdampingan dengan bendera GAM. Saya pernah bergurau dengan beberapa wartawan di Banda Aceh, kalau bikin kaos macam Danny Wetangterah, mungkin pesannya begini: “Aceh Merdeka” tapi ditambahi … “Merdeka dari Tsunami.”

Di Pontianak juga ada pula kaos anarkis. Sapariah, seorang pemudi Madura-Pontianak, menciptakan kaos “Indopahit” --singkatan dari “Indonesia keturunan Majapahit.” Istilah ini pada mulanya gurauan saya saat mempelajari ketidakberesan ide-ide soal kebangsaan Indonesia. Lebih dari itu, bukankah buku pelajaran sekolah tentang "sejarah nasional" sering melakukan klaim bahwa dulu ribuan pulau ini (incorrectly) pernah dipersatukan oleh kerajaan Majapahit dari Trowulan?

“Indopahit, menurutku, itu pilihan kata yang sangat tepat. Indopahit, negara Indonesia yang penuh kepahitan. Itu fakta bukan? Negara penuh ketidakgenahan,” kata Sapariah.

Sapariah punya latar belakang yang klop dengan istilah itu. Banyak orang Madura jadi korban pembunuhan di Kalimantan sejak 1997. Lebih dari 6,500 orang dibantai tanpa negara Indonesia ini melakukan suatu tindakan mencegah serta mengadili para pembunuh.

Menurut Jamie Davidson dalam tesis Ph.D. Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia (Washington University, Seattle: 2002), bungkus tragedi itu adalah kerusuhan anti-Madura. Media mainstream di Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda diisi dengan komentar-komentar rasialis tentang orang Madura, seakan-akan untuk memberikan legitimasi bahwa orang Madura ... boleh dipotong kepalanya!

Orang Dayak dan orang Melayu pun berlomba-lomba menjadikan orang Madura sebagai kambing hitam dalam rangka memperkuat posisi etnik masing-masing. Persaingan terbesar di Kalimantan Barat sebenarnya terjadi antara orang Dayak dengan orang Melayu. Pembunuhan terbesar orang Madura terjadi di Sambas pada 1999 (oleh orang Melayu) dan Sampit pada 2001 (oleh orang Dayak).

Negara Indonesia tak banyak menolong. Davidson menjelaskan dengan teliti bagaimana birokrasi Kalimantan Barat, yang didominasi orang Melayu, berpangku tangan ketika orang-orang Madura diburu. Militer kalah jumlah dengan para milisi Melayu dan Dayak. Namun militer pula yang menanamkan akar kekerasan ketika mendorong orang Dayak membunuh lebih dari 3,000 orang Tionghoa pada 1967 dengan alasan mereka terlibat komunisme.

Mirip dengan Pancasila, dasar negara Indopahit, menurut Sapariah, ada lima buah:

1. Hidup KKN
2. Kekerasan is senjata ampuh
3. Anti perbedaan
4. Pelihara kesengsaraan rakyat
5. Pupuk terus diskriminasi, rasialisme cs.

“Lima dasar negara itu terasa mewakili apa yang terjadi sekarang,” kata Sapariah.


Kaos Indopahit di Pontianak

Media, UKM dan Berita Seksi

Pantau bikin seminar di Ende dan Kupang akhir Desember ini hasil dari riset soal bagaimana media disana meliput usaha kecil dan menengah. Hasilnya, minim sekali media yang mau dan mampu meliput media. Wartawan, pengusaha, akademisi dan mahasiswa datang mengikuti presentasi ini. Program dikerjakan bersama lima peneliti masing-masing dari Ende dan Kupang dengan sponsor Swisscontact. Pantau mengirim Esti Wahyuni ke Ende dan Hasrul Kokoh ke Kupang. Bisnis kecil dan menengah seyogyanya bisa membantu membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur, sama dengan Swiss, negeri kecil di Eropa, dengan populasi 7.4 juta. Media yang diteliti harian Flores Pos dan RRI Ende serta harian Kursor, Pos Kupang, Timor Express dan RRI Kupang.

Executive Summary

Laporan Penelitian Orientasi Media di Nusa Tenggara Timur dalam Memberitakan Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Dikerjakan oleh Yayasan Pantau bekerjasama dengan Swisscontact

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya tidak memiliki tanah subur, miskin sumber alam, dan iklimnya amat kering. NTT merupakan provinsi terkering di Indonesia. Kondisi ekologis ini membuat daerah-daerah di NTT sulit mengandalkan hasil bercocok tanam, sekalipun kegiatan itu tetap dilakukan sebagai mata pencaharian warga setempat. Karenanya, menjadi pegawai negeri sepil (PNS) adalah pilihan utama. NTT pun dikenal sebagai provinsi PNS.

Tapi, bukan berarti wilayah NTT tidak punya potensi ekonomi yang memadai. Sebagian warga NTT mengolah tanaman perkebunan dan tanaman komersial seperti cabe, kopi, kakao, dan mete yang hasilnya dijual ke pedagang perantara setempat atau dari luar pulau. Pilihan mata pencaharian lain adalah beternak, terutama sapi dan kerbau, serta kerajinan tenun ikat dan ukiran. Usaha-usaha itu umumnya dilakukan dalam skala kecil dan menengah (UKM).

Jumlah UKM di NTT terbilang besar. Pada 2002, Badan Pusat Statistik mencatat ada 11.767 UKM di NTT. Sebagian besar berada di Kota Kupang sebanyak 2.737 (23,28%), sementara Kupang 550 UKM (4,67%) dan Ende 501 UKM (4,26%). Ini belum termasuk UKM yang tidak teridentifikasi. Di sinilah denyut nadi perekonomian NTT sebenarnya. Di Kupang umumnya bergerak di sektor manufaktur, yakni meubel, kerajinan perak, alat musik, tenun ikat, dan batako. Sementara Ende menjadikan jambu mete, kakao, dan tenun ikat sebagai komoditi primadona.

Ironisnya, geliat ekonomi sektor UKM itu justru tidak tersentuh oleh media melalui pemberitaannya. Padahal pengembangan sektor UKM membutuhkan dukungan media. Media dapat mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi UKM dan memberikan informasi yang mereka butuhkan.

Kendala yang dihadapi UKM adalah persoalan mengurus perizinan, karena sebagian besar UKM dibangun dengan manajemen kekeluargaan. Keahlian pun seringkali hanya didapatkan secara turun-temurun, sehingga pengembangan produk tersendat. Akses pelaku UKM ke lembaga pemberi modal menjadi terhambat. Kendala lainnya berkaitan dengan pengelolaan teknis, pemasaran produk, dan prasarana yang kurang memadai. Mereka memiliki akses dan pemahaman terbatas terhadap informasi pasar, terutama mengenai permintaan dan harga. Jaringan pun terbatas. Dari sinilah dibutuhkan fasilitator dan media yang bisa memberikan informasi. Tapi media ternyata lebih tertarik mengangkat isu politik dan kriminalitas. Kenapa?

Penelitian ini diawali oleh kegusaran, mengapa porsi berita UKM di media cetak maupun elektronik di NTT sangat kecil dibanding berita-berita kriminal dan politik. Apakah sektor UKM dianggap kurang menarik sebagai berita hingga kurang bisa dijual? Apakah karena wartawan tidak punya cukup akses? Ataukah kebijakan redaksi tidak cukup berpihak kepada sektor tersebut? Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara media sendiri merupakan bagian dari sektor usaha? Media bahkan menjadi cermin pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat ia tumbuh dan berkembang. Indikatornya, ada halaman iklan yang secara jelas menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga usaha di wilayah tersebut menggunakan media sebagai tempat untuk berpromosi. Ada pula halaman atau rubrik bisnis yang memberikan tempat khusus bagi pelaku bisnis maupun perkembangan bisnis itu sendiri. Ada hubungan saling menguntungkan antara media melalui pendapatan iklan dan pelaku bisnis yang memperoleh akses untuk publikasi atau promosi melalui media.

Untuk mengetahui bagaimana orientasi media terhadap persoalan-persoalan UKM dilakukanlah analisis isi terhadap media cetak dan media elektronik di Kupang dan Ende, dua wilayah yang representatif di NTT. Penelitian ini menyoroti bagaimana media memberitakan sektor UKM. Metode analisis isi (content analysis) dipakai untuk mengukur kuantitas dan kualitas pemberitaan media atas sektor UKM. Di Kupang dilakukan terhadap tiga suratkabar (Pos Kupang, Timor Express, dan Kursor), dan satu radio (RRI Kupang). Di Ende terhadap suratkabar Flores Pos serta RRI Ende. Metode ini didukung pula dengan metode wawancara mendalam dengan awak media dan khalayak media.

Hasilnya menunjukkan bahwa sektor UKM kurang mendapat ruang di halaman suratkabar dan media elektronik di kedua wilayah tersebut. Tema ini kalah menarik dibanding berita politik dan kriminalitas, yang dinilai lebih disukai khalayak media di sana. Setiap halaman koran dan program siaran didominasi berita-berita pemerintahan: suksesi kepala daerah, kenaikan pangkat, pelantikan kepala dinas, kunjungan gubernur ataupun kepala daerah, hingga dugaan korupsi. Tidak cukup banyak lembaga ekonomi mikro atau dinas pemerintah yang memperoleh liputan dari media, kecuali perbankan dengan kuantitas yang juga kurang memadai.

Jika pun ada berita mengenai UKM di media, sebagian besar bersumber dari pemerintah, bersifat seremonial, dan, ironisnya, seringkali dikutip dari media nasional. Berita-berita itu juga tidak sepenuhnya memenuhi standar jurnalistik; mekanisme verifikasi tidak dijalankan, pagar api dilanggar.

Media selalu mengaitkan pilihan isu tersebut dengan sisi bisnis. Saat ini, sebagian besar pelanggan media adalah kantor-kantor pemerintah. Pegawai negeri adalah pangsa pesar utama. Mereka juga yang rajin beriklan di media. Tapi, alasan bahwa isu UKM tak berkorelasi dengan pendapatan iklan tidaklah bisa dibenarkan. UKM juga punya kontribusi bagi pendapatan media. Mereka juga memasang iklan. Meski dengan nilai iklan yang kecil namun kontinyu. Jika digarap dengan serius, UKM punya potensi besar.

Hasil penelitian menunjukkan, selain menganggap berita UKM kurang seksi, media punya kendala internal: sumber daya manusia dan manajemen. Jumlah wartawan sedikit, itu pun dengan mutu dan kemampuan yang rendah. Sebagian besar wartawan bekerja sevara otodidak. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik. Pengetahuan wartawan tentang isu UKM pun tidak memadai. Media di NTT kesulitan meliput soal-soal ekonomi makro atau mikro juga karena tidak punya wartawan ekonomi. Kalaupun ada, halaman ekonomi diisi oleh berita bisnis besar yang dilakukan pengusaha dari Jakarta, dan berita tersebut seringkali dikutip dari media nasional. Persoalan kualitas wartawan yang tak memahami isu UKM menjadi kendala minimnya berita tentang UKM. Akibatnya, kesadaran publik kecil. Pelaku UKM tak punya informasi dan sarana berinteraksi dengan publik.

Persoalan lainnya adalah hubungan antara media dan dan mereka yang terlibat dalam sektor UKM terlihat “canggung”. Wartawan mengeluhkan susahnya akses untuk memperoleh informasi tentang UKM, baik dari pelaku UKM maupun lembaga macam Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri. Juga tak ada database lengkap mengenai jumlah dan keberadaan UKM. Di sisi lain, wartawan juga seringkali tidak memahami secara utuh isu ekonomi mikro, dan ini menyulitkan mereka untuk menulis dengan baik.

Sementara pelaku UKM kurang membangun komunikasi saling menguntungkan dengan media. Tidak sedikit forum formal maupun informal yang membicarakan persoalan UKM, tapi lembaga-lembaga ini tidak memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi, promosi, dan komunikasi. Interaksi yang kaku itu disebabkan asumsi bahwa media-media lebih cocok untuk iklan, tidak untuk pemberitaan. Iklan sendiri terkait dengan pengeluaran biaya.

Dari hasil penelitian tersebut, media tampaknya butuh peningkatan kapasitas awak redaksi, sementara pelaku UKM memerlukan informasi yang memadai dan ditulis dengan benar. Di sini perlu inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara media dan pelaku UKM di NTT. Antara lain dengan membentuk tim kecil untuk menggerakkan dan menfasilitasi komunikasi tersebut, mengidentifikasi apa saja yang diperlukan pelaku UKM dan media, serta memantau dan memberi informasi segaala persoalan yang muncul. Bisa juga dengan memaksimalkan lembaga-lembaga setempat sebagai medium komunikasi dan sosialisasi. Pelembagaan akan membuat program bisa berjalan dalam jangka panjang, terstruktur dan tersusun rapi, dengan orientasi dan sasaran yang lebih terarah.

Pengembangan kapasitas redaksi dan jurnalis juga harus ditingkatkan. Pelatihan berupa kursus singkat reportase, penulisan, dan editing, pengiriman wartawan ke kursus-kursus yang diadakan lembaga lain, serta menempatkan beberapa wartawan untuk magang di media yang telah memiliki rubrik UKM. Selain itu, peningkatan kualitas akan sangat terasa dan mengena melalui penempatan konsultan editor, foto, desain, dan marketing selama jangka waktu tertentu (pendampingan) di media-media bersangkutan. Dengan begitu diharapkan ada perbaikan kualitas dan mutu wartawan dan jurnalisme di Kupang dan Ende.

Ende, 27 Desember 2005

Program Unesco-Pantau: Liputan Investigasi

Siaran Pers 

JAKARTA, 20 Desember 2005 – Yayasan Pantau bekerja dengan Unesco Jakarta membantu enam orang wartawan untuk mengerjakan liputan mendalam tentang isu-isu yang berkenaan dengan kepentingan publik. Keenam karya ini akan ditawarkan kepada suratkabar-suratkabar Jakarta maupun provinsi untuk diterbitkan. 

Menurut Agus Sopian, wakil ketua Yayasan Pantau, ide bikin program ini didasari keprihatinan terhadap kecenderungan media mainstream Jakarta untuk tidak menugaskan wartawan mereka melakukan liputan mendalam. 

“Liputan begini butuh waktu relatif lama dan uang yang besar. Media kita ogah tuh,” kata Sopian. Media Jakarta memang kebanyakan lebih memperhatikan pengembangan bisnis mereka atau rutinitas terbit pada situasi dimana persaingan antara media makin ketat pada kehidupan Indonesia pasca-Soeharto. 

Kalau pun ada label investigasi, kebanyakan juga dengan semangat berdagang, tak memberikan waktu dan dana cukup, kepada si reporter. Program ini juga dilengkapi dengan sebuah seminar, "The Latest Development in Investigative Journalism in Indonesia," yang diadakan hari ini di Hotel Cemara, Jakarta. 

Seminar menampilkan dua pembicara: Bambang Harymurti sebagai pemimpin redaksi majalah Tempo dan Bondan Winarno, penulis buku "Bre-X: Sebongkah Emas di Kaki Langit," yang membongkar skandal kematian geolog Michael de Guzman. 

Harymurti mengatakan investigasi sulit berkembang di Indonesia. Perangkat hukum disini mempersulit kerja wartawan. Winarno mengingatkan audiens bahwa investigasi kehilangan makna, seakan-akan kalau belum melakukan investigasi belum jadi wartawan. 

Bambang Harymurti (kanan) dengan moderator Budi Setiyono 

Unesco mendukung program ini dengan memberikan dukungan finansial. Keenam peserta diseleksi setelah ada pengumuman terbuka. 

Arya Gunawan dari Unesco kantor Jakarta mengatakan ada banyak masalah publik yang tidak diliput media. “Program ini seyogyanya mengingatkan kita perlunya melakukan investigasi yang serius,” kata Gunawan. 

Program ini diadakan sejak September lalu dan Desember ini satu per satu akan mulai ditawarkan ke suratkabar. Ada beberapa media Jakarta yang sudah menyatakan ketertarikan mereka untuk menerbitkannya. Kemungkinan karya-karya ini akan terbit hingga bulan Januari –secara tidak bersamaan. 

Bondan Winarno (kanan) membongkar skandal emas Busang 1997 

“Saya baru ngeh kalau semua liputan ini punya muatan ekonomi,” kata Sopian. Program ini dimulai dengan sebuah workshop tentang liputan mendalam bersama George J. Aditjondro dari Palu. 

Aditjondro adalah akademikus-cum-wartawan yang terkenal karena investigasinya terhadap harta kekayaan keluarga Soeharto. Karya keenam wartawan ini belum dipublikasikan karena masih dalam proses penyuntingan. Pantau juga menunggu mereka keluar lewat media masing-masing sebelum menurunkannya dalam situs internet. 

Yayasan Pantau adalah sebuah organisasi nirlaba berpusat di Jakarta dan Banda Aceh. Ia bergerak di bidang pelatihan wartawan, riset media serta sindikasi cerita. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization adalah sebuah kantor upaya international di Jakarta. Unesco juga memiliki program pemberdayaan media. Keenam orang dan liputan mereka sebagai berikut: 

Alex J. Ulaen mengerjakan liputan soal pencemaran Teluk Buyat oleh perusahaan tambang Newmont. Ulaen adalah dosen senior Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi di Manado. Ia didikan Perancis dan menulis buku Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan tentang kepulauan Sangir dan Talaud (2003). 

Hendra Wibawa meneliti kecelakaan kereta api dan hubungannya dengan manajemen Perusahaan Kereta Api. Hendra wartawan harian Bisnis Indonesia. 

Indarwati Aminuddin meliput pencurian kayu dari hutan Raha di Sulawesi Tenggara. Ia berkedudukan di Kendari dan bekerja untuk Worldwide Life Fund. 

Mulyani Hasan menulis soal tuduhan korupsi kepada anggota-anggota DPRD Jawa Barat di Bandung. Mulyani wartawan sebuah televisi di Bandung. 

Taufik Wijaya bikin liputan soal hubungan preman dan politisi di Palembang. Taufik seorang sastrawan-cum-wartawan dan pernah menulis novel Juaro (2005). "Juaro" dalam bahasa Palembang artinya "juara." Ia bekerja untuk Detikcom dari Palembang. 

Widiyanto meneliti kepemilikan 10 televisi nasional dan kaitan mereka dalam mempengaruhi opini publik Indonesia. Ia editor Jurnal Hukum Jentera terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta. 

Awak Yayasan Pantau depan ruang seminar (kiri ke kanan): Ari Nurhasanah, Eva Danayanti, Indarwati Aminuddin dan Agus Sopian 

Untuk informasi lebih lanjut 

Arya Gunawan Unesco Jl. Galuh II No. 5 Jakarta Selatan Phone +62 21 7399818 ext. 827 Website http://www.unesco.or.id/ Mobile 0811-155324 Email a.gunawan@unesco.org 

Agus Sopian Yayasan Pantau Jalan Raya Kebayoran Lama 18 CD Jakarta 12220 Phone +62 21 7221031 Mobile 0815-73967686 Email asopian@cbn.net.id

Norman bermain di Dunia Fantasi

Buat seorang ayah, menolak permintaan anaknya, apalagi anak semata wayang, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Hari Sabtu ini, ketika anakku tahu bahwa Eva Danayanti dan kawan-kawan akan berpesiar di Dunia Fantasi, ia langsung tanya apakah ia boleh ikut? 

Norman baru berusia delapan tahun. Anak seumur Norman tentu suka sekali pergi ke Dunia Fantasi di Ancol. Ada berbagai permainan disana, mulai dari roller coaster hingga pesawat yang ombang-ambing. Apalagi Norman sudah masuk masa liburan sekolah. 

Ia sempat ikut rombongan Yayasan Pantau ke Timika, Papua, namun masih punya masa liburan tiga minggu lagi (He loves Papua so much, saying that it is good for his asthmatic). 

Maka aku pun tanya kepada Eva dan Sapariah Sabtu pagi, apakah kami boleh ikut nebeng rombongan mereka, dua rumah kost putri, ikut main ke Dunia Fantasi? 

Sapariah menjawab "Tentu saja boleh." Mereka sudah naik angkutan umum menuju Ancol. Kami sudah ketinggalan. 

Wah, Norman semangat sekali. Kami sebenarnya hendak sarapan namun ia segera ganti piyama, sikat gigi dan mencegat taxi untuk pergi ke Dunia Fantasi. 

Eva adalah kepala kantor Yayasan Pantau. Ia alumnus Universitas Lampung. Gadis muda yang tekun bekerja. 

Sapariah adalah wartawan Bisnis Indonesia, orang Madura asal Pontianak. Ketika pindah ke Jakarta, Eva menawari Sapariah tinggal di kost yang sama di bilangan Palmerah, sebelah gedung Jawa Pos. Tampaknya Sapariah kerasan. 

Ini sebuah rumah kost yang menyenangkan. Semuanya putri. Suka mengobrol bersama, belanja bersama, rekreasi bersama dan setiap malam ngerumpi bersama. Aku pernah berkunjung sekali ke kost-kostan ini untuk ambil titipan dari Eva.

Namanya juga cewek gaul, minta berpose macam-macam, Sapariah (kiri ke kanan), Dwi Ekawati (Wewek), Citra Kurniawati, Felicitas Novita Daniyanti (Vita), Eva, Fadhlila Fithriana (Lila) dan Norman. Wewe dan Vita kerja untuk sebuah perusahaan kosmetik. Citra kerja untuk tabloid Kontan. Lila lagi pelatihan bankir muda BNI. Kami berpose tiga macam, kaki kanan ditekuk ke belakang, kaki kiri dilempar ke depan, serta kaki kanan dilempar ke samping. Lucu. Banyak tertawa. Norman enjoy banget. Total rombongan 15 orang tapi berpencar jadi dua kelompok.

Tapi antrinya alamak! Basah kuyup harus antri hingga setengah jam. Padahal acara naik permainannya cuma semenit! Sapariah sampai cemberut total! 

Kami pindah dari antrian satu ke antrian lain. Juga sempat hujan sehingga harus berhenti dan makan bakso. Vita dan Lila kurang suka dengan permainan yang banyak putarannya. Pusing barangkali. 

Saya tak sangka antrian di Dunia Fantasi begini panjang. Ia ramai sekali. Mungkin akhir pekan, banyak orang berlibur di sini. 

Norman tak tahan dengan kora-kora, bikin perut mual. Ini permainan macam perahu besar tapi diayun-ayunkan. Sapariah, Eva, Citra dan Wewek praktis ikut semua permainan. Citra sangat penuh energi. Ia dulu bekerja untuk pers mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Vita juga berasal dari Pontianak. Tapi beda dengan Sapariah, Vita orang Jawa.

Kami pulang sesudah puas dansa mengikuti lagu "Teman Tapi Mesra" karya Ratu dan "I Will Survive" karya Gloria Gaynor dekat sebuah panggung musik. Eva, Wewek dan Sapariah praktis memimpin line dancing ini bersama penari-penari profesional (kiri ke kanan). 

Norman ikut menari juga. Eva, Wewek dan Sapariah, bertenaga sekali, gerakan-gerakannya tegas. Ini pertama kalinya aku lihat Sapariah dan Eva menari. Tak sangka sama sekali. 

Ketika naik taxi pulang, sesudah 12 jam di Ancol, dari pukul 8:00 hingga 20:00, Norman berbisik, "I am so happy Papa." 

Sampai rumah Senayan, dia hanya sikat gigi, ganti piyama dan langsung tidur, tidak mandi pagi maupun ... mandi malam. 

Catatan: Saya melengkapi ejaan nama nama lengkap Citra dan Lila pada 31 Desember 2005 sesudah masukan Citra dalam komentar. Saya juga tambah link ke situs web Citra. Terima kasih untuk Citra.

Analisis Perubahan Bisnis Indonesia

Pada 1 Agustus 2005, harian Bisnis Indonesia di Jakarta melakukan perubahan. Ia mengubah ukurannya jadi lebih kecil. Disain juga berubah. Ia juga mencantumkan byline (nama penulis), tagline (nama kontributor) dan alamat email penulis berita. Sebulan sebelumnya, harian Kompas dan Sinar Harapan juga bikin perubahan walau detail tak sama.

Linda Tangdialla, redaktur pelaksana Bisnis, minta saya bikin analisis, tapi saya juga ingin tahu bagaimana para awak Bisnis menilai perubahan pada diri mereka. Perubahan ini relatif besar untuk ukuran suratkabar dari Banda Aceh sampai Merauke (Sabang belum punya suratkabar). Mereka kebanyakan tak pakai byline apalagi mencantumkan email sehingga analisis ini juga bisa jadi pegangan suratkabar lain yang ingin pakai byline.

Caranya? Saya bikin survei terhadap wartawan Bisnis. Sample diambil dari wartawan yang karyanya jadi headline halaman satu pada bulan Agustus. Tidak setiap hari tapi pada tanggal 1, 6, 11, 16, 21, 26 dan 31 Agustus.

Hasilnya, ada enam wartawan yang namanya jadi byline serta 12 orang dalam tagline dari total wartawan 80 orang. Ada 17 orang yang mengembalikan kuesioner. Ada seorang redaktur pelaksana namun juga banyak reporter. Jumlah laki dan perempuan juga kurang lebih mencerminkan perbandingan jenis kelamin di ruang redaksi Bisnis.

Saya sudah mengecek daftar pertanyaan survei dengan Eriyanto dari Lembaga Survei Indonesia. Semuanya memenuhi syarat. Artinya, survei ini bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Eriyanto seorang kenalan lama saya. Ia menulis buku Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat.

Mungkin ada yang bertanya tidakkah sebulan tak cukup panjang untuk melihat perubahan ini? Saya kira sebulan memang terlalu pendek namun analisis ini justru dilakukan untuk mencatat reaksi paling awal terhadap perubahan tersebut. Ia kelak bisa jadi bahan bandingan dengan masa depan.

Mayoritas responden mengatakan Bisnis jadi lebih praktis (88 persen). Separuh lebih menilai perubahan disain lebih enak dibaca (10 responden atau 58 persen). Lima orang mengatakan “sama saja” (29 persen). Namun tak ada satu pun yang mengatakan disain Bisnis jadi makin kurang enak dibaca. Jadi secara umum mereka berpendapat perubahan ini baik.

Mereka juga mengatakan naskah jadi lebih pendek (76 persen) dan 12 persen mengatakan panjang naskah sama (2 orang). Saya duga, pengalaman setiap orang memang berbeda-beda. Mungkin ada yang tetap merasa tulisannya sama panjang. Saya sendiri berpendapat ruang naskah jadi lebih pendek –sesuatu yang kurang baik untuk keperluan membuat naskah yang lebih analitis.

Soal byline, separuh responden bilang pencantuman nama mereka tak mengubah cara kerja redaksi. Hanya 37.5 persen (6 orang) berpendapat dimuatnya nama wartawan dalam setiap berita membuat cara bekerja ikut berubah.

Saya agak ragu terhadap jawaban ini. Mungkin saja suasana kerja dan mekanisme redaksi --dari perencanaan liputan ke rapat redaksi, lalu reportase, editing hingga produksi—tak mengalami perubahan namun secara substansial mulai terjadi perubahan cara wartawan memandang bagaimana mereka bekerja.

Buktinya? Ketika saya tanya apakah mereka menerima komentar setelah pencantuman byline dan email? Mayoritas atau 82 persen menjawab “ya.”

Siapa yang mengirim komentar? Pembaca (35 persen) dan nara sumber (35 persen). Logikanya, pembaca maupun nara sumber lebih sulit memberikan komentar bila sebuah laporan cuma diberi kode. Coba deh Anda membayangkan siapa nama orang dibalik kode “M-02”? Tapi Anda lebih mudah membayangkan siapa di belakang sebuah laporan bila ia diberi nama “Anugerah Perkasa.”

Jumlah komentar yang masuk –lewat SMS, telepon, email maupun pertemuan langsung—juga beragam. Dua responden mengatakan “lupa jumlahnya.” Lima responden mengatakan dapat feedback dua sampai empat kali dalam sebulan. Ada juga yang dapat feedback hingga 10 kali dalam bulan Agustus. Sebagai sesama wartawan, saya bisa merasakan, betapa senangnya bila kita dapat reaksi dari pembaca. Bahkan seorang responden bilang ia dapat feedback “lebih dari 10 kali.” Ini jumlah yang besar.

Reporter Fahmi Achmad menulis, “Ada sumber yang memberi komentar dengan menelepon langsung paginya tapi ada juga beberapa praktisiyang mengirim email, sekedar kenalan atau memberi apresiasi terhadap tulisan.”

Kebanyakan komentar disalurkan lewat email (29.4 persen) namun juga banyak yang lewat telepon (24 persen), SMS (24 persen) dan pertemuan langsung (24 persen). Saya duga, komentar via SMS datang dari orang yang kenal si wartawan karena ia tahu nomor telepon seluer yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara Bisnis Indonesia dan komunitas pembaca dan sumbernya jadi lebih tinggi. Ini gejala positif ketika televisi dan internet sudah menyerbu pasar media. Suratkabar bisa bertahan bila ia ikut mengubah diri, dari sekedar sebuah organisasi suratkabar (yang komunikasi searah) menjadi sebuah organisasi media (yang bisa interaktif).

Tapi apa sih isi dari feedback itu? Jangan-jangan caci maki? Jangan-jangan cuma basa-basi? Ternyata responden saya memberikan jawaban yang beragam. Jumlah tertinggi berupa kritik (25 persen). Sisanya berupa pujian (17 persen), basa-basi (12.5 persen), minta data tambahan, ajakan diskusi, saran dan sebagainya.

“Satu telepon dari PT Taspen dan langsung ditindaklanjuti dengan permintaan wawancara khusus, empat SMS dari praktisi asuransi serta dua telepon langsung dari praktisi multifinance,” jawab Fahmi Achmad.

Bagaimana reaksi wartawan terhadap email atau telepon masuk? Apakah mereka suka kritik? Apakah mereka suka menerima saran? Jawabannya, 62.5 persen menyatakan “suka” dengan komentar apapun dari pembaca mereka. Namun 25 persen menyatakan “biasa saja.”

Pencantuman email dan masuknya komentar-komentar ini membuat 41 persen responden lebih berhati-hati dalam bekerja. Mereka juga bilang email bikin wartawan lebih komunikatif (24 persen). Tapi ada juga yang bilang email dan komentar ini “menambah kerjaan” (6 persen). Saya kira semua jawaban ini benar, lagi-lagi, tergantung dari mana kita melihatnya. Wartawan memang tertambah beban kerjanya –dengan membaca dan mungkin membalas email—namun ia juga lebih berhati-hati karena nama dan emailnya terpampang jelas di setiap berita.

Dulu identitas dan saluran komunikasi wartawan tak dibiarkan terbuka sehingga masukan untuk wartawan cenderung hanya lewat satu pintu: sekretaris redaksi atau pemimpin redaksi. Kini saluran dibuka. Identitas dibuka. Wartawan memang “tambah kerjaan” tapi sekaligus bekerja lebih “berhati-hati” dan “komunikatif.”

Memang salah satu alasan pencantuman byline adalah akuntabilitas wartawan. Dalam bahasa Inggris, byline berasal dari kata "by" (oleh) dan "line" (baris) yang merujuk kepada sebuah baris dekat judul cerita dimana terdapat nama orang yang menulis cerita itu. Menurut kamus Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, kata ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Inggris pada 1938.

Byline dipakai pertama kali pada 1850-an oleh Charles S. Taylor, publisher harian The Boston Globe. Inovasi itu membuat wartawan-wartawannya lebih berhati-hati bekerja. Ketika itu, sama dengan suratkabar-suratkabar Indonesia hari ini, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Inovasi Taylor perlahan-lahan ditiru oleh suratkabar lain di Amerika Serikat.

Ketika saya tanya pada responden, bagaimana mereka menilai pencantuman byline? Saya agak senang bahwa lebih dari separuh menjawab memang mereka jadi lebih accountable (53 persen) tapi 41 persen menjawab “sama saja, dulu juga accountable.” Saya kira yang 41 persen ini akan segera mengerti bahwa suratkabar dan cara kerja mereka sedang mengalami perubahan besar.

Akhir kata, saya menanyakan apa yang perlu diperbaiki dari perubahan ini? Jawabannya riuh rendah. Ada yang bilang editor cenderung mengambil kredit penulisan. Ada yang protes, “Tidak ada yang berubah! Pola reportase masih ‘katanya,’ ‘katanya’ dan lain-lain. Investigasi, pendalaman data, riset amat terbatas.”

Istilah “katanya” mengacu pada kebiasaan wartawan yang menulis hanya bersumber dari omongan orang. Bukan pengamatan langsung. Biasanya omongan pejabat atau pemimpin perusahaan. Katanya ini anu, katanya itu anu. Ini kebiasaan buruk. Ia tidak disukai wartawan. Kebiasaan ini tampaknya juga belum hilang dari Bisnis.

Mereka juga mengkritik makin pendeknya tempat untuk penulisan berita. Mereka juga kurang puas dengan editor yang kurang memberi tempat pada analisis. Ada juga yang mengeluh soal disain –agak kuno. Saya juga melihat pola penugasan yang kaku. Banyak reporter mengeluh karena harus meliput beat (tempat penugasan) tanpa henti sehingga tak ada waktu untuk membaca buku dan bikin analisis.

Mungkin Bisnis bisa belajar dari The Jakarta Post –suratkabar pelopor byline di Indonesia sejak 1 Oktober 2001-- yang senantiasa mendahulukan feature di halaman depan mereka. Kalau sidang redaksi Bisnis sepakat dengan satu feature setiap hari di halaman depan, mungkin keinginan para wartawan ini bisa ditampung.

Secara umum, saya memang menangkap, para wartawan ini berharap Bisnis Indonesia lebih menghasilkan laporan-laporan yang lebih mendalam, lebih analitis, lebih lengkap, lebih akurat, prosedur kerja lebih berimbang, dan menariknya, “tetap rendah hati.” Saya kira harapan ini indah sekali. Tampil lebih baik namun tetap rendah hati. Amin.


Andreas Harsono adalah ketua Yayasan Pantau, ikut mempersiapkan Bisnis Indonesia melewati perubahan dengan serangkaian pelatihan April-Juli 2005.

-- Bisnis Indonesia, 14 Desember 2005

Yayasan Pantau dan Timika

Ini cerita kecil lagi tentang kegiatan Yayasan Pantau. Sejak November lalu, kami melakukan program pendampingan untuk harian Radar Timika dan membuat beberapa diskusi kecil tentang jurnalisme, iklan dan penulisan di Hotel Sheraton Timika. Diskusi-diskusi ini terbuka untuk diikuti wartawan, guru, pekerja sosial maupun karyawan PT Freeport Indonesia --perusahaan tambang raksasa yang mempengaruhi hampir 100 persen ekonomi Timika.

Agus Sopian, wakil ketua Yayasan Pantau, menjadi redaktur tamu Radar Timika selama tiga minggu. Ia tinggal di Hotel Serayu, di daerah downtown Timika, bekerja bersama redaksi Radar Timika dan mencoba membantu mengembangkan suratkabar tersebut. Ia memperkenalkan konsep byline, feature, firewall dan sebagainya. Ia membantu editing. Ia sering tinggal di kantor hingga Radar Timika naik cetak pukul 03:00. Ini artinya pukul 01:00 di Jawa.


Agus Sopian depan golf course Kuala Kencana

Mereka menunggu kiriman berita dari Jawa Pos News Network dari Surabaya atau Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Artinya, kedatangan berita dua jam lebih lambat dari time zone Papua.

Sopian juga mengajak RTS Masli (mantan ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), Murizal Hamzah (wartawan Aceh), Budi Setiyono (sekretaris Yayasan Pantau) dan saya untuk bicara dalam diskusi-diskusi tersebut selama tiga akhir pekan.

Eva Danayanti membantu pengaturan acara. Eva cukup sibuk belakangan ini. Dari Timika ia hanya mampir Jakarta sebentar untuk terbang ke Banda Aceh, membantu pendirian kantor Pantau di Banda Aceh.

Acaranya bagus-bagus. Dalam laporan evaluasi peserta, para peserta mengatakan mereka mendapat manfaat dari acara-acara kami. Baik dengan Murizal (liputan pertikaian), Masli (periklanan), Sopian dan saya. Murizal dan Budi juga membantu seminggu-seminggu di Radar Timika. Murizal sempat melihat Grasberg, lokasi pertambangan Freeport, namun Budi sempat sakit demam.

Kami mencoba membantu semua rekan kami yang harus meninggalkan homebase mereka agar merasa nyaman bekerja di tempat jauh. Sopian punya anak dan isteri di Bandung. Budi dan Murizal memang tak punya istri, cuma tinggal seminggu.

Sopian, seorang wartawan yang kepribadiannya menyenangkan. Ia suka bergurau, suka memancing dan ada-ada saja kegiatan uniknya. Saya kira salah satu kunci program ini adalah kemampuan dan kemauan Sopian memahami orang lain. Ia mau mendengar. Ia juga rajin menulis kolom dan feature untuk Radar Timika. Sopian usul program ini dikembangkan lagi dengan beberapa kegiatan lain tahun depan.

Timika sendiri penduduknya sekitar 50,000. Ini murni kota tambang. Sekitar 20 menit naik mobil, Anda bisa mengunjungi Kuala Kencana, kota Freeport, dengan penduduk sekitar 3,000 orang. Ia mirip Singapura. Sangat teratur, sangat bersih dan sangat kaya. Cuma ukurannya sebuah distrik saja.

Ada dua harian disini. Radar Timika anak perusahan Kelompok Jawa Pos. Timika Pos milik dua orang pengusaha Timika, Vinsentius Hendra dan Frits Bogar. Belakangan Timika Pos lagi berantem.

Bogar dan wartawan disana sepakat memecat Julius Lopo, pemimpin redaksi Timika Pos. Lopo mantan wartawan Pos Kupang. Ia memimpin Timika Pos sejak didirikan Jaringan Pers Daerah dari Kelompok Kompas Gramedia pada 2000. Namun KKG menjual Timika Pos kepada Bogar dan Hendra pada Juni 2003. Mungkin pertikaian ini yang membuat Pantau tak bisa ikut masuk kesana. Namanya juga lagi berantem!

Octovianus Danunan, pemimpin umum Radar Timika, mengatakan kedatangan Pantau ke suratkabarnya membawa "reformasi pemikiran" di sana. Radar mulai memakai firewall dan byline. Danunan juga mendorong wartawannya menulis feature serta mendorong tenaga pemasaran membuat iklan baris. Mereka akan menciptakan kolom op-ed dan surat pembaca bulan depan.


Octovianus Danunan dan mesin cetak Radar Timika

Kedatangan RTS Masli juga menambah semangat berbisnis suratkabar di Timika. Masli pembicara yang baik. Ia membawa macam-macam gambar iklan, angka-angka serta video. Masli mengatakan ia senang berada di Timika. Ia juga tertarik untuk ikut program lanjutan Pantau di Timika.

Hotel Sheraton Timika sendiri juga mengagumkan. Ia dibangun dengan dikelilingi hutan. Pohon-pohon dibiarkan tak ditebang. Saya juga terkagum-kagum dengan berbagai ukiran kayu raksasa dari para seniman Kamoro. Tingginya ada yang tiga meter, dibuat dari sebuah kayu utuh. Sheraton Timika adalah hotel bintang lima milik PT Freeport Indonesia.


Kolam renang Hotel Sheraton Timika dengan patung Kamoro

Perusahaan tambang ini juga jadi sponsor program Pantau. Santi Sari Esayanti dan Diana Yultiara dari Freeport kantor Jakarta bersama rekan-rekan mereka lainnya ikut sibuk mengurus acara ini. Ans Gregory da Iry, kepala urusan komunikasi Freeport di Timika, mengajak kami makan siang.

Da Iry juga sempat jadi moderator sebuah sesi yang saya bicara. Ia sebuah acara bedah buku "Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat." Saya suka bicara soal buku ini. Saya dan Budi menyuntingnya bersama-sama. Ini sudah ketiga kalinya saya bicara soal buku ini --sesudah Ambon dan Jakarta. Perlahan-lahan ternyata buku kecil ini mulai mempengaruhi orang.

Murizal Hamzah mengatakan ia merasa beruntung bisa ikut acara begini. Ia belajar banyak soal Aceh dengan melihat Papua. Saya kira Murizal benar. Kita sering bisa belajar lebih banyak tentang diri kita dengan bercermin pada orang lain.


Para peserta workshop reporting and writing makan siang di hotel

Pantau Banda Aceh

Kami butuh bantuan Anda ikut meningkatkan standar jurnalisme di Aceh dengan mengisi kantor baru Yayasan Pantau disana. Ia sekarang baru berupa sebuah rumah toko, ukuran 3x15 meter persegi, tiga lantai, disewa Rp 30 juta setahun. Namun ia masih kosong.

Letaknya, Jl. Ratu Safiatuddin 5, sebelah markas Komando Daerah Militer Aceh di Banda Aceh. Lokasi strategis. Pemandangan dari dalam ciamik. Ia hanya 75 meter dari tugu Simpang Lima. Juga dekat dengan toko-toko, masjid Baiturrahman dan Rex --tempat makan Banda Aceh yang asyik.

Mengapa buka kantor? Pantau sejak lama punya minat pada Aceh. Chik Rini dari Banda Aceh, sejak empat tahun lalu menulis laporan-laporan menarik dari seluruh Aceh untuk majalah Pantau. Alfian Hamzah, wartawan Bugis, pernah mengikuti satu batallion tentara dari Kediri yang bekerja di Aceh.

Kini kami ingin lebih dekat meliput Aceh dengan melibatkan beberapa wartawan sekaligus: Chik Rini, Linda Christanty, MMI Ahyani dan sebagainya. Kami hendak bikin laporan-laporan soal Aceh pasca-tsunami. Nantinya, laporan-laporan ini akan ditawarkan ke suratkabar atau majalah lain. Semacam sindikasi begitu.

Ada organisasi internasional, Open Society Foundation dan Tifa Foundation, membantu Pantau bikin kantor ini guna memantau pemakaian dana tsunami di seluruh Aceh dan Nias. Dana tsunami ini besar sekali, sekitar Rp 4.45 triliun pada 2005. Ia masih akan bertambah jadi sekitar Rp 36 triliun hingga 2008.

Kami ingin mengajak lebih banyak media terlibat dalam pemantauan tsunami dan perdamaian Indonesia dan Acheh.

Namun bantuan itu belum cukup buat mengisi kantor. Harga sewa bangunan di Aceh naik pesat. Sekitar 400 organisasi bekerja di Aceh dan Nias. Inflasi hingga September lalu 23 persen (menurut World Bank). Harga barang-barang naik. Kami perlu uang untuk pasang AC, kabel, saluran air dan sebagainya.

Ada juga International Center for Journalists, Washington, hendak membantu memperbaiki kamar mandi kantor ini. Bagaimana pun gedung ini bekas dihantam tsunami. Banyak bagian yang rusak, antara lain, kamar mandi. Pantau bekerja dengan ICFJ membantu beberapa kegiatan media di Aceh termasuk harian Serambi Indonesia dan mingguan Modus.

Kami mengetuk kemurahan hati Anda untuk membantu Rini dan Linda mengisi kantor itu. Kami butuh barang bekas -dari meja kerja hingga kursi, dari peralatan dapur hingga kasur.

Lantai satu bakal jadi warung kopi dan perpustakaan kecil. Lantai dua bakal jadi kantor Linda dan Rini. Ada internet, ada beberapa komputer, juga tempat makan dan santai. Lantai tiga bakal jadi living quarter untuk berhemat.

Kami juga akan menugaskan wartawan meliput dari Lhokseumawe, Takengon, Bireun, Tapaktuan, Meulaboh, Calang, Lamno, Sabang, dan sebagainya.

Rini dan Murizal Hamzah, wartawan Sinar Harapan, juga ingin tempat ini jadi lokasi wartawan kumpul sejak warung kopi Simpang Lima tutup kena gusur dua bulan lalu. Rini punya ide buka warung depan kantor Pantau.

Saya sertakan daftar barang yang kami perlukan. Barang bekas tak apa. Kalau Anda bersedia mengirimnya ke Aceh, kami senang sekali, bila tidak bisa, kami akan ambil barang itu dari rumah atau kantor Anda. Kami akan kirim sama-sama ke Aceh dengan ekspedisi: Yayasan Pantau, Jl. Ratu Safiatuddin No. 5, Banda Aceh (telepon 0651-24744).


Bangunan ini terletak di Jl. Ratu Safiatuddin No. 5 (kedua dari kiri). Chik Rini mendapatkan kantor ini setelah survei dua bulan. MMI Ahyani dari Bandung, seorang moderator mailing list pantau-komunitas@yahoogroups.com, membantu dengan second opinion dan memasang sambungan telepon. Rini bicara dengan Sven Hansen (pakai ransel) dari die Tageszeitung ketika Sven menengok kantor ini.


Linda Christanty (kaos hitam) dan Chik Rini (duduk) bergaya ketika lagi mengepel kantor baru secara besar-besaran Selasa 6 Desember. Ibu dan adik Chik Rini membantu membersihkan kantor ini. Saya ikut mengepel dengan pakai air banyak. Rini menjuluki saya, "Andreas Pelayan Sexy."


Dari lantai dua memandang ke jalan. Kami suka sekali pemandangan dari dalam kantor. Kami bisa jalan kaki menuju berbagai kantor pemerintah, masjid Baiturrahman, tempat makan Rex yang nyaman dan daerah perdagangan Pinayung.