Diskusi Thomas Hanitzsch

Saya menemani diskusi dengan Thomas Hanitzsch dari Ilmenau University of Technology di Freedom Institute malam ini. Diskusi yang menarik dengan moderator Hamid Basyaib dari Jaringan Islam Liberal.

Hanitzsch berpendapat profesionalisme wartawan di Jawa dan Medan bisa ditingkatkan dengan membakukan standar kerja wartawan. Caranya, menciptakan semacam lisensi. Ini sama dengan pengacara, dokter dan sebagainya. Ada organisasi yang menyaring siapa boleh jadi wartawan.

Terobosan yang perlu dihargai. Hanitzsch banyak menulis paper yang bagus tentang wartawan di Jawa dan Medan. Juga pendidikan jurnalisme. Dewan Pers, menurut buku yang ditunjukkan Hanitzsch dalam diskusi itu, cenderung mengarah ke profesionalisasi itu. Buku itu disusun oleh Lukas Luwarso, mantan direktur eksekutif Dewan Pers.

Tapi saya cenderung tak mau tergesa-gesa mengiyakan langkah tersebut. Bukan karena curiga --seperti dilontarkan seorang peserta diskusi dari Dewan Pers-- tapi karena persoalan media di negeri ini jauh lebih rumit dari sekedar standarnya.

Kalau pun ada standar, bisakah misalnya, diterapkan pemakaian byline. Ini standar internasional --setidaknya di Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina maupun negara-negara dengan tradisi kebebasan pers yang lebih tua macam Jerman, Prancis, Amerika atau Inggris-- tapi ia bukan standar Jawa dan Medan. Apakah semua orang mau terima?

Apa daya paksa dari standarisasi tersebut? Siapa yang otoritasnya bisa diakui untuk bisa standar? Bagaimana dengan perbedaan corporate culture antara konglomerat media? Anda tahu media satu dan lain sering bentrok standar. Bagaimana melihat keragaman media kecil? Bagaimana melihat keragaman kelompok etnik, agama dan bahasa?

Diskusi menarik tapi terlalu mengawang.

Saya percaya masih banyak cara untuk meningkatkan mutu jurnalisme kita. Diskusi dan bicara soal nasib media kita saja sudah merupakan langkah maju. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit bukan?