Belajar dari Kao untuk Mamasa

Andreas Harsono
Ketua Yayasan Pantau

Pada pertengahan Agustus 1999 terjadi perkelahian antar desa di Malifut, sebuah sudut Pulau Halmahera, antara orang-orang Kao, yang beragama Kristen, melawan orang-orang Makian, yang beragama Islam.

Pemicunya, malam itu ada orang Kao bikin pesta, sialnya, ada satu atau dua pemuda mabuk, melempari rumah-rumah orang Makian. Orang-orang Makian marah. Malam itu juga mereka mengeluarkan pedang dan menyerang orang-orang Kao. Satu lelaki Kao yang tinggal di pinggiran desa Kao meninggal. Perkelahian berlangsung hingga pagi. Semua orang Kao pagi itu meninggalkan lima desa mereka, menuju desa-desa Kao lain, yang mengelilingi Malifut.

Orang Kao di desa-desa yang mengelilingi Malifut membalas. Beberapa minggu kemudian, mereka menyerang semua 16 desa Makian. Orang-orang Makian melarikan diri. Kerusuhan menjalar kemana-mana hingga Tobelo dan Galela, dua kota besar di Halmahera, maupun Ternate, ibukota Maluku Utara, kota terbesar di kawasan itu. Puluhan ribu rumah terbakar dan ribuan orang mati.

Namun penyebab persengketaan ini terjadi karena 16 desa Makian serta lima desa orang Kao itu hendak dijadikan satu kecamatan bila pemisahan Maluku Utara dari provinsi Maluku diresmikan pada September 1999. Mereka akan dijadikan kecamatan tersendiri, terpisah dari Kecamatan Kao.

Ceritanya, orang Makian mengungsi dari Pulau Makian pada 1979. Mereka ditempatkan di Malifut karena ada gunung hendak meletus. Orang Kao menerima mereka. Semuanya ditempatkan di kecamatan Kao. Setelah 20 tahun, tentu saja, orang Makian merasa Malifut sudah layaknya mereka punya wilayah. Anak-anak mereka lahir di sana. Banyak yang bisa berbahasa Kao.

Namanya juga manusia. Kehidupan tak bisa diatur ibarat mesin. Namun orang Kao khawatir karena dalam rencana Kecamatan Malifut terdapat lima desa Kao. Lima desa ini dikelilingi 16 desa Makian. Ada kekhawatiran kalau berdiri sendiri, orang Kao dari lima desa itu, jadi minoritas di tengah kecamatan Islam. Mereka khawatir pendapatan dan penghidupan mereka terganggu.

Lalu meledaklah pemicu berupa perkelahian antar desa. Ketika Juli lalu saya mengunjungi Malifut, suasana saling curiga masih kental, dan sepanjang jalan, saya melihat bekas rumah-rumah terbakar. Banyak juga rumah-rumah baru dengan bentuk seragam dari batu semen dan atap seng mulai dibangun. Rasanya sedih sekali.

Perkelahian di Mamasa minggu lalu, mengingatkan saya ke sengketa Kao-Makian di Halmahera. Sama-sama ada soal perbatasan baru. Ada wilayah baru. Ada provinsi baru. Di sana Provinsi Maluku Utara dan di sini Sulawesi Barat. Di sana ada soal Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut. Di sini ada Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali. Ada isu agama Islam dan agama Kristen. Sama-sama ada ketakutan menjadi minoritas. Orang Kao yang Kristen takut jadi minoritas di desa Malifut yang Islam.

Di Mamasa pun juga ada orang Islam takut jadi minoritas di tengah orang Kristen. Lalu soal adat. Lalu ada jadi jagoan-jagoan yang suka berkelahi. Pendek kata, Malifut punya banyak kesamaan dengan Mamasa. Mungkin sebagai wartawan, saya tak tahu bisa berbuat apa untuk mencegah darah tumpah lebih banyak. Toh kalau dorang mau berkelahi kitorang tak bisa apa khan?

Tapi saya sering sedih sekali kalau melihat pertumpahan darah karena beda identitas agama, identitas etnik, yang meluap di mana-mana di Indonesia ini, mulai dari Aceh (“bangsa Aceh” lawan “bangsa Jawa”), Kalimantan (Dayak-Madura), Papua (“penduduk asli” lawan “pendatang”), Maluku (Kristen lawan Islam), Jawa (Cina lawan “pribumi”), dan sebagainya. Ini belum lagi kalau belajar sejarah, dari Darul Islam hingga PRRI hingga Permesta, dari Gerakan Aceh Merdeka hingga Organisasi Papua Merdeka.

Belum lagi pendudukan Indonesia terhadap Timor Timur. Sejarah penuh darah. Menariknya, ketika membaca makalah Nils Bubandt dari Universitas Aarhus, “Mobilising for Conflict: Rumors, Pamphlets, and the Politics of Paranoia”, yang bercerita tentang huru-hara Maluku Utara, saya jadi tahu bahwa informasi, maupun disinformasi, memiliki peran penting dalam mengobarkan ketegangan antar agama di Halmahera. Orang jadi takut lalu mempersenjatai diri. Amarah berkobar karena ada kabar masjid ini atau gereja itu dibakar.

Gosip bertebaran. Fotokopi menjadi raja. Surat kabar menerbitkan berita cacat. Wartawan ikut-ikutan berpolitik. Media Jakarta tak kalah kuatnya dalam menciptakan kegelisahan di Halmahera. Ada yang sangat berhati-hati sehingga beritanya tak jelas, ada yang main hantam tanpa memeriksa akurasi beritanya. Bagaimana tidak? Para koresponden media Jakarta ini pun kebanyakan juga orang setempat. Mereka punya agama. Entah Islam entah Kristen.

Mereka mungkin punya saudara yang jadi korban. Ada yang rumahnya ikut terbakar. Kebanyakan takut melakukan reportase ke daerah di mana agamanya beda. Wartawan Kristen takut masuk ke daerah Islam. Wartawan Muslim takut masuk ke daerah Kristen. Namun saya percaya informasi yang bermutu akan membuat warga mampu mengambil keputusan yang baik. Makin baik mutu informasinya, makin baik pula mutu keputusan warga. Dan informasi yang bermutu seyogianya datang dari media bermutu. Makin bermutu media yang dimiliki masyarakat Mamasa, makin bermutu pula keputusan yang akan mereka ambil.

Kini ujian terletak pada pundak media di Mamasa, Parepare, Makassar, maupun Jakarta. Apakah media mampu menyajikan informasi bermutu sehingga warga Mamasa maupun Mamasa Polewali bisa percaya dan mengandalkan media resmi, daripada gosip, fotokopian, serta kabar bohong?

Mungkin para petinggi Fajar Group, kelompok media yang juga memiliki Radar Mandar, yang beredar di Mamasa, perlu menugaskan lebih banyak wartawan meliput Mamasa. Langkah sama bisa diambil oleh Tribun Timur dan Pedoman Rakyat. Makin banyak wartawan ditugaskan di Mamasa, makin banyak mereka mengumpulkan informasi. Makin kaya pula bahan untuk disunting dan diterbitkan.

Wartawan-wartawan pun perlu mengingat kembali pelajaran Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku “Sembilan Elemen Jurnalisme”, bahwa esensi jurnalisme adalah verifikasi. Jangan terbitkan berita yang belum diverifikasi kebenaran atau kesalahannya. Agama jangan mendikte liputan kita. Agama diperlukan wartawan agar ia bisa lebih memahami materi liputannya. Namun bukan untuk mendikte. 

Lalu ada baiknya juga bekerja dalam kelompok, Kristen maupun Islam, agar kalau ada liputan yang kurang dimengerti, bisa tanya kepada rekan kerja, “Eh isu ini bisa kitorang terbitkan?”

Ini penting agar perkelahian ini bisa segera diatasi. Kelak kalau dorang mau bikin referendum khusus Mamasa, mau ikut batas ini atau batas itu, urusan akan lebih mudah karena tak banyak rumah terbakar, tak banyak orang mati, dan dendam bisa lebih cepat padam. Referendum juga lebih baik daripada keputusan hanya diambil oleh politisi.

Kalau tidak, saya khawatir, kerusuhan akan makin melebar. Sama dengan dendam Kao dan Makian, dendam Kristen dan Islam di Mamasa, juga bisa menjalar ke daerah yang lebih luas.

Andreas Harsono bulan lalu mengunjungi 12 kota di Sulawesi dan sedang menulis buku tentang sengketa etnik dan agama berjudul “Indonesian Political Travel”.

Harian Fajar, Makassar, 2004-10-19