Diskusi Pendidikan Jurnalisme di Jawa

Handono yang baik,

Isu yang Anda angkat adalah mutu pendidikan jurnalisme di Indonesia, "Bagaimana standar kurikulum yang seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan junalisme? Apakah sekolah-sekolah jurnalisme di Indonesia sekarang ini sudah sesuai dengan kebutuhan media kita? Kalau sesuai, kenapa sepertinya banyak media massa sepertinya menomorduakan lulusan-lulusan program studi jurnalisme?"

Saya mencari hasil studi Thomas Hanitzsch, seorang kandidat PhD dari Universitas Ilmenau, Jerman, yang pernah kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Gadjah Mada, serta meneliti pendidikan jurnalisme Indonesia. Saya baca riset awalnya, "Rethinking Journalism Education in Indonesia: Nine Theses," yang diterbitkan jurnal Mediator terbitan Universitas Islam Bandung (vol. 2 no. 1 thn. 2001).

Hanitzsch menulis bahwa mendefinisikan mutu dalam jurnalisme, dengan mengutip ilmuwan Jerman, Stefan Russ-Mohl, "Ibaratnya memaku puding ke tembok." Ia sesuatu yang sia-sia. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, dari Joseph Pulitzer (Amerika Serikat) hingga Max Weber dan Richard Wrede (Jerman), sudah memperdebatkan apa ukuran jurnalisme bermutu, namun diskusinya sulit sekali, kalau tak bisa dibilang sia-sia.

Ada kubu yang berpendapat wartawan perlu sekolah jurnalisme, antara lain Pulitzer yang memberikan uang untuk mendirikan Columbia Graduate School of Journalism pada 1902, ada pula kubu yang berpendapat wartawan tak perlu belajar sekolah secara khusus namun belajar dari berbagai disiplin ilmu, antara lain orang-orang Universitas Harvard, yang mendirikan Nieman Foundation on Journalism pada 1939.

Di Amerika ada puluhan program serupa Nieman Fellowship dimana wartawan diberi kesempatan mencicipi berbagai ilmu namun mereka tak menerima gelar. Namun di Amerika juga banyak sekolah wartawan bermutu dimana wartawan diajari berbagai macam ketrampilan dalam jurnalisme sekaligus belajar ilmu sosial atau ilmu lain yang menarik minat mereka.

Ilmuwan Jerman, Siegfried Weishenberg, pada 1990, mencoba maju lebih kongkrit dengan memperkenalkan empat macam kompetensi yang diperlukan seorang wartawan agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik: (1) Kompetensi profesional, misalnya, melakukan editing, seleksi informasi, memahami komunikasi dasar dan sebagainya; (2) Kompetensi transfer, misalnya, penguasaan bahasa, presentasi informasi, berbagai genre dalam jurnalisme dan sebagainya; (3) Kompetensi teknis, misalnya, komputer, internet, disain grafis dan sebagainya; (4) Kompetensi tingkat lanjut, misalnya, pengetahuan terhadap isu liputan tertentu, ilmu-ilmu sosial, bahasa asing dan sebagainya.

Dalam makalah itu, Hanitzsch menjelaskan keempat kompetensi itu dalam sebuah tabel, dan berdasarkan tabel itu ia membandingkannya dengan kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, nisbah mahasiswa dan dosen, serta faktor-faktor lain, yang ada pada lima sekolah jurnalisme atau sekolah jurnalisme dalam program komunikasi: (1) Universitas Gadjah Mada; (2) Lembaga Pers Dokter Soetomo; (3) Institut Ilmu Sosial dan Politik; (4) Multi Media Training Center (MMTC); (5) Universitas Indonesia.

Ada beberapa kesimpulan yang didapat Hanitzsch. Pertama, pendidikan jurnalisme kita masih dihambat oleh apa yang disebut sebagai "kurikulum nasional." Kedua, tak ada interaksi antara pendidikan jurnalisme dan industri media. Sekolah jurnalisme punya dunianya sendiri, sedangkan industri media berada pada dunia yang lain. LPDS dan LP3Y punya pendekatan yang berbeda namun juga tak memadai karena mereka tak dilengkapi dengan sekolah di bidang penyiaran --sesuatu yang berkembang pesat di Indonesia.

Ketiga, semua sekolah ini tak dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Banyak yang tak punya fasilitas internet maupun disain grafis. Kebanyakan dosen mengajarkan pengetahuan komunikasi plus matakuliah macam Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila, dan sebagainya.

Keempat, di Indonesia, ada 69 sekolah jurnalisme (dari D-1 hingga S-3) tapi 80 persen ada di Pulau Jawa dan Medan. Daerah timur, dari Makassar hingga Jayapura, dari Maluku hingga Kupang, adalah daerah-daerah yang tak punya sekolah jurnalisme. Ia melihat ada ketimpangan besar antara jurnalisme di Jawa dan Medan serta di kota-kota timur.

Ia memberikan data lengkap pada kelima sekolah itu. Sekolah wartawan pertama di Jakarta adalah "Akademi Wartawan" yang didirikan pada 1950 dan jadi cikal bakal IISIP. UGM mendirikan jurusan "publicitit" pada 1953. Universitas Indonesia mendirikannya pada 1959.

Namun semua sekolah yang diteliti Hanitzsch punya kelemahan di bidang tenaga pengajar. UGM misalnya, dari 16 dosen tetap, semuanya punya gelar di bidang komunikasi, namun hanya tiga orang yang punya pengalaman di bidang jurnalisme. IISIP punya 10 dosen tetap, tanpa jurusan penyiaran, dan hanya enam dosen yang pernah punya pengalaman di bidang jurnalisme. MMTC didirikan oleh Departemen Penerangan pada 1985 untuk mendidik karyawan TVRI dan RRI. Namun sejak jatuhnya Presiden Soeharto, ia kesulitan dana dan kini masih belum punya kejelasan akan masa depannya.

Kebanyakan sekolah ini menekankan kurikulum mereka pada pengetahuan tentang komunikasi namun kemampuan praktis di bidang jurnalisme, misalnya menulis, sedikit diajarkan. Bahkan di UGM, teknik investigasi dan format berita dijadikan satu matakuliah, diajarkan satu semester saja. Semua sekolah ini juga tak memberikan kesempatan mahasiswa untuk merasakan ruang redaksi --sesuatu yang normal dilakukan sekolah macam Columbia Graduate School of Journalism.

Saya tidak kaget membaca penemuan Thomas Hanitzsch. Saya kira isu ini juga sering dibicarakan di kalangan wartawan kita. Selama lebih dari 15 tahun jadi wartawan, saya sering mendengar keluhan para redaktur yang kesulitan mencari tenaga wartawan. Minggu lalu saja, saya menerima keluhan dari Wina Armada dari harian Merdeka serta Iwan Qodar Himawan dari majalah Gatra.

Keduanya merasa sulit mencari orang yang bisa dididik jadi wartawan. Padahal sekolah jurnalisme banyak sekali. Hanisztch menulis 69 sekolah itu punya 19 ribu mahasiswa. Ia seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan media Indonesia.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja dari LPDS, dalam sebuah email dalam suatu mailing list pada awal 2000, jumlah wartawan di Indonesia pada masa Presiden Soeharto hanya sekira 7.000. Mereka mengasuh hampir 300 media cetak. Ada hampir 700 stasiun radio (walaupun sangat sedikit yang memiliki kegiatan jurnalistik) dan enam stasiun televisi.

Sekarang, ketika media cetak jadi sekira 600-700, stasiun radio lebih dari 1.000, dan televisi menjadi lebih dari sepuluh di Jakarta (total 31 di seluruh Indonesia), paling-paling wartawan bertambah 8.000-10.000. Padahal kebutuhannya banyak sekali. Kita bakal melihat ledakan stasiun-stasiun televisi di luar Jakarta --mungkin di lebih dari 10 kota besar Indonesia. Siapa yang bakal mengisi kekurangan tenaga-tenaga disana?

Saya tak tahu jawabannya. Tapi saat ini, setidaknya saya ingin sekali bisa membaca disertasi Hanitzsch bila sudah selesai. Saya kira sudah saatnya kita membicarakan pendidikan jurnalisme Indonesia secara serius. Tanpa upaya perbaikan sekolah jurnalisme, saya kuatir, masa depan media kita juga suram, dan ini juga akan mempengaruhi mutu demokrasi Indonesia. Terima kasih.

Andreas Harsono


From: eric sasono
Date: Wed Jun 23, 2004 11:23 am
Subject: Re: [pantau-komunitas] Pendidikan jurnalisme di Indonesia

Mas Andreas yang baik, terimakasih banyak atas pembahasan ini. Berguna sekali untuk memahami secara garis besar persoalan pendidikan jurnalisme di negeri ini.

Juga kepedulian Mas Andreas yang menyinggung soal pendidikan jurnalisme penyiaran yang jauh lebih minim lagi, dan lebih memprihatinkan. Adakah studi semacam yang dilakukan Thomas Hanitzsch ini mengenai pendidikan (atau paling tidak pelatihan intensif dan semi intensif) jurnalisme penyiaran? Saya pikir dengan pertumbuhan media penyiaran seperti sekarang, kita tak bisa mengandalkan pada apa yang ada.

Saya tak tahu dimana saja tersedia sumber-sumber pendidikan-pelatihan untuk jurnalisme penyiaran. Sepanjang tahu saya selain Universitas Indonesia, UGM dan UNPAD, tak banyak perguruan tinggi yang punya pendidikan untuk penyiaran -- terutama radio. Dan masalah ketersambungan dengan kebutuhan industrinya juga masih persoalan sangat besar.

Sebagai contoh saja, kemarin saya bertemu dan berbincang dengan pelaku radio, mantan anggota Dewan Pers, Zainal Suryokusumo. Ia bercerita bahwa PRSSNI pernah mengadakan kerjasama dengan UNPAD untuk memperkuat lembaga pendidikan jurnalisme penyiaran, khususnya radio, di lembaga tersebut. Namun ternyata lulusan dari sana tak memadai untuk siap langsung bekerja di lembaga penyiaran. Sekalipun beberapa pekerja radio dari Mara FM, Bandung (termasuk almarhum Mbak Leila S. Mirza) ikut memberikan pendidikan, tetapi kebutuhan praktis tetap tak terpenuhi. Mungkin ini persoalan kurikulum.

Kemudian pertanyaannya menjadi lebih mendasar: soal kurikulum. Mana yang harus didahulukan? Kebutuhan akademis yang less-practical ataukah kebutuhan praktis yang kerap bersifat teknikal saja.

Sepanjang pengalaman saya memberikan pelatihan-pelatihan jurnalistik radio selama 4 tahun terakhir, ternyata para pekerja radio sangat rendah pemahamannya terhadap filosofi dan karakter media mereka. Akibatnya mereka hanya melakukan pekerjaan dari hari ke hari tanpa pernah mempertanyakan prinsip-prinsip kerja tersebut. Mungkin ketika prinsip kerja tersebut dibentuk pada awal kegiatan media radio tersebut, para perancangnya sudah memikirkan dasar2 filosofis dan gagasan di sebaliknya. Namun ketika hal tersebut diwariskan, semuanya hilang dan yang tersisa adalah rutinitas yang tak berdasar dan sangat tidak kreatif.

Padahal dunia berubah, dan asumsi-asumsi yang diletakkan menjadi dasar berpikir bagi prinsip2 itu juga turut berubah. Kemudian dengan perkembangan jurnalisme seperti sekarang, terasa sekali bahwa jurnalisme radio di Indonesia sedang berjalan di tempat. Nyaris tak ada terobosan dalam kreasi, dan semua hanya meghadirkan rutinitas demi rutinitas. Bahkan saya sedang mengkhawatirkan proses menghilangnya "quality jurnalism" pada dunia radio. Padahal banyak orang yang sedang berpikir bahwa berjurnalisme saja sudah untung..

Sebenarnya maksud saya mengajukan pertanyaan. Maaf kalau terlalu panjang.

tabik,
eric


From: Nurhalim Tanjung
Date: Wed Jun 23, 2004 5:06 pm
Subject: Re: [pantau-komunitas] Pendidikan jurnalisme di Indonesia

Halo,

Saya merasa pendidikan jurnalistik di Indonesia tidak hanya lemah di praktek tetapi juga etika. Banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Medan, cenderung mengajarkan teori, sedikit sekali muatan praktis dan etis.

Kelemahan mungkin di perguruan tinggi yang tidak merancang kurikulum secara komprehensif, sialnya setelah itu pengajar yang dipilih juga tak maksimal membawakan sylabus dari kurikulum tersebut. Banyak faktor yang menyebabkannya, bisa saja pengajar memang tak menguasai materi, fasilitas perguruan tinggi seperti lab berita sangat minim, bahkan tidak ada.

Adapula akibat referensi sangat terbatas, kalaupun ada bahkan mungkin lumayan banyak toh, buku- buku bagus itu masih dalam bahasa aslinya, bahasa Inggeris, maksud saya. Bisa pula akibat satu fakultas atau sekolah komunikasi hanya mempunyai program atau jurusan jurnalistik secara umum saja, kan terlalu luas. Bagaimana mau spesifik, padahal di luar negeri sana program atau jurusannya sudah tajam menjadi jurnalistik tv, jurnalistik radio, jurnalistik cetak, bahkan jurnalistik online.

Nah, dalam kondisi pendidikan jurnalistik seperti di Indonesia itu tentu susah sekali memproduksi tenaga ahli secara teknik dan etik, sementara teori juga sangat lemah dikuasai para alumni perguruan tinggi tersebut. Saya merasakan hal ini setelah beberapa tahun terakhir ikut mengajarkan jurnalistik di satu perguruan tinggi di Medan, kelihatan sekali kelemahan mahasiswa saat melakukan praktek dan saat mengajukan proposal skripsi mereka. Akibatnya judul skripsi yang mereka tawarkan cenderung sejenis, teorinya juga tak banyak berkembang. Saya merasa memang tak bisa optimal juga mengajar mereka karena fasilitas yang tidak cukup, disamping mereka juga susah menelusuri referensi-referensi berbahasa inggeris yang saya sarankan.

Saat mereka lulus dan bekerja di media massa yang banyak bermunculan saat ini, ternyata--seperti anda sebutkan--mereka menjadi pekerja jurnalistik yang bekerja secara rutinitas saja. Mereka akhirnya cuma menjadi alat bagi perusahaan pers, buktinya bisa dilihat dari jenis tayangan tv yang sekadar mengejar rating, berita koran yang menyenangkan pemasang iklan atau memanaskan konflik tanpa solusi supaya tiras tetap bagus dsb. Memang tak semua wartawan mau menjadi alat bagi perusahaan pers, bagi yang masih punya hati nurani pasti menolaknya, tapi umumnya mereka tak terlalu kuat menahan tekanan bisnis yang begitu besar.

Artinya, proses pendidikan jurnalistik di Indonesia bukan hanya tak maksimal di perguruan tinggi, tetapi juga tak menguntungkan saat alumninya terjun ke dunia jurnalistik praktis. Media juga tak memberi pendidikan tambahan yang cukup, mereka mau wartawan bekerja untuk mengejar keuntungan bisnis saja. Ini boleh jadi akibat pengelola media tak mempunyai basic jurnalisme, jadi tak mendorong edukasi bagi wartawannya.

Saya bermimpi suatu saat pendidikan jurnalistik di Indonesia benar-benar bisa melahirkan alumni yang mampu mencerahkan publik, tentu saja didukung oleh perkembangan media yang tak sekadar kapitalistik. Ya, perguruan tinggi bisa link and match dengan media. Kapan? Mungkin lima, sepuluh, dua puluh atau seratus tahun lagi...

Salam,

Nurhalim Tanjung